Ragam Suara Masyarakat soal Vaksin COVID-19: Terima atau Tolak?

Sejumlah orang yang kami tanyai menyatakan setuju dengan rencana vaksinasi COVID-19, namun dengan catatan tertentu. Keamanan dan efektivitas jadi pertimbangan utama.

Febrilia Ekawati (35), aktivis lingkungan asal Lampung, bersedia divaksin jika hasil uji klinisnya berhasil. Sebagai pekerja sosial, dia berharap vaksin bisa melindungi dirinya yang banyak bertemu dengan berbagai kalangan masyarakat serta pergi ke lintas kabupaten dan provinsi.

“Saya kan sering pergi-pergi jadi rentan terpapar COVID-19. Dengan adanya vaksin bisa melindungi tubuh saya dari serangan virus,” ujarnya, Jumat (27/11/2020).

Selama ini Febri mendapatkan informasi soal vaksin lewat laman resmi pemerintah, membaca media daring, atau lewat SMS yang dikirimkan Satgas. Menurutnya, vaksin, dengan peningkatan imunitas, adalah satu dari beberapa cara untuk mencegah terpaparnya COVID-19. Namun disiplin menerapkan protokol kesehatan harus tetap diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

“Tapi kalau uji klinis vaksinnya belum berhasil ya jangan juga pemerintah memaksakan diri melakukan vaksinasi masal kepada masyarakat,” ucapnya.

Suara senada diungkapkan Muhammad Nashir Jamaludin, salah satu warga Kota Semarang, Jawa Tengah. Dia sepakat dengan langkah pemerintah yang akan memprioritaskan vaksin bagi kalangan yang dianggap rentan. Tapi keamanannya jangan sampai diabaikan.

"Demi kebaikan dan kesehatan, saya sih setuju aja sama rencana pemerintah tersebut. Tapi apakah kira-kira ada dampak negatifnya setelah kita divaksin, nah mestinya pemerintah memberi penjelasan yang detail," kata lelaki yang saban hari bekerja di Markas Palang Merah Indonesia (PMI) Jawa Tengah tersebut saat berbincang dengan IDN Times, Sabtu (28/11/2020).

Menurutnya, dengan kasus penularan COVID-19 yang semakin hari kian bertambah banyak, maka upaya vaksinasi warga jadi salah satu opsi guna menekan risiko wabah tersebut.

"Sekarang kan tingkat penularan dan penyebaran virusnya lumayan tinggi, jadi vaksinnya semoga menjadi salah satu ikhtiar untuk mengurangi dampak virus itu," terang pria 40 tahun ini.

Sedangkan Boni (42), pedagang bakso bakar keliling di Samarinda, Kalimantan Timur, menunggu jaminan dari pemerintah soal efektivitas kandidat vaksin. Sebab jangan sampai kelak masyarakat jadi kelinci percobaan.

"Kalau saya asal ada jaminan keselamatan oke-oke aja mas. Kami ini sudah susah selama ada virus corona, jangan sampai pas divaksin malah modar," katanya.

Kepada IDN Times, sejumlah orang mempertanyakan soal proses uji klinis vaksin dan keamanannya. Mereka mengkhawatirkan bagaimana efek samping, sebagaimana jenis imunisasi lain yang kadang berdampak buruk terhadap orang tertentu.

Itu juga jadi alasan Sonny, seorang pekerja swasta di Denpasar, Bali, menolak vaksin COVID-19. Menurut dia, apa pun jenis vaksinnya, pasti tetap akan membawa dampak buruk terhadap tubuh. Dan tidak semua vaksin itu baik.

“Menurutku vaksin itu memasukkan anti virus atau penangkal virus dalam tubuh kita untuk mendeteksi virus... Terkadang membawa dampak buruk bagi tubuh kita, yaitu berkurangnya antibodi alami dalam tubuh,” katanya.

Hofifah, mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung, Jawa Barat, juga belum tentu ingin disuntik vaksin virus corona. Dia ingin tahu lebih dulu bagaimana kevalidan vaksin itu. Dia masih ingin mempelajari efek samping dari vaksin tersebut kepada pengguna lainnya.

"Jadi lihat dulu. Tergantung efeknya apa ke kita kan," ujar Hofifah.

Lain lagi pendapat Icuk Abe Firmansyah (21), mahasiswa semester delapan fakultas Teknik Universitas Pamulang (Unpam), Tangerang Selatan, Banten. Menurut dia, vaksin belum perlu-perlu amat. Kalau pun perlu, sebaiknya diprioritaskan bagi kalangan masyarakat yang rentan. Misalnya orang yang punya penyakit bawaan.

"Perlu sebenarnya, tapi bukan untuk anak muda, untuk yang tua sama yang sakit," kata Icuk diwawancarai melalui sambungan telepon.

Soal skala prioritas juga disuarakan Arifianto, warga Kampung Proyonanggan Tengah, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jateng. Sebaiknya, kata dia, petugas medis di rumah sakit dan puskesmas, aparat TNI/Polri, dan kelompok yang kerap bersentuhan langsung dengan masyarakat disuntik vaksin COVID-19 terlebih dulu.

"Lebih tepatnya vaksinasinya diberikan kepada warga kelompok rentan dulu. Habis itu baru dilakukan menyeluruh," ujar pekerja swasta tersebut.

Survei yang disinggung di atas mengungkap bahwa cuma sedikit responden yang bersedia membayar demi mendapatkan vaksin COVID-19. Perbandingannya: cuma 35% yang mau membayar, 38% enggan, sedangkan 27% lainnya masih ragu. Dari 34 provinsi, yang mau membayar tidak ada yang sampai di atas 41 persen.

Pemerintah memang belum memastikan apakah vaksin bisa diperoleh secara gratis oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pemerintah juga tengah mempelajari berapa harga yang pas untuk vaksin yang tengah diuji klinis.

Fathia Uqimul Haq mahasiswa magister Pariwisata Berkelanjutan Universitas Padjadjaran, Jabar, bilang dia sudah memperkirakan vaksin bakal diperjualbelikan, alias tidak gratis bagi masyarakat umum. Tapi dia berharap vaksin tidak dihargai mahal.

"Mungkin Rp50 ribu sampai Rp150 ribu masih bisalah. Kalau lebih jangan," ujar Fathia.

Untuk kenyamanan pemberian vaksin, Fathia akan memilih di puskesmas atau klinik saja karena di sana ada tenaga medis yang bisa dipercaya.

Kalau vaksin harus dibeli, tidak semua masyarakat mampu. Apalagi jika isu bahwa harga vaksin mahal ternyata benar. Pendapat itu disampaikan warga Kabupaten Tabanan, Bali, Ella Nurhayanti.

"Terus terang kondisi ekonomi sekarang, jika vaksinnya bayar, jelas tidak mampu," kata Ella.

Ella juga meragukan keamanan vaksin dan takut akan ada efek sampingnya. Sehingga ia memilih untuk melihat-lihat di awal penerapannya, meski itu bakal diberikan secara gratis.

"Jadi kalaupun gratis misalnya, saya mungkin lihat dulu dari penerapan awalnya. Apakah ada efek samping atau tidak. Karena ada rasa takut dan ragu, juga sama keamanan vaksinnya."

Menurut survei, cuma segelintir responden di Sulsel yang bersedia membayar untuk vaksin COVID-19. Udin (35), nelayan asal Jalan Barukang, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, punya salah satu jawabannya.

Udin menganggap bahwa wajar jika cuma orang tertentu yang mau membayar vaksin. Menurutnya, orang-orang terutama yang berpenghasilan rendah akan lebih mementingkan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Termasuk dia yang pendapatannya tidak tentu.

"Kalau itu saya pusingi, dari mana saya mau dapat uang beli beras. Harus saya melaut baru jual ikan," kata Udin.

Udin menganggap saat ini masyarakat lebih butuh bantuan untuk bertahan hidup. Bukan dijejali informasi rencana vaksinasi, apalagi jika kelak harus membayar. Vaksin, bagi dia, jadi prioritas kesekian.

"Saya butuh uang, untuk isi bensin mesin kapal, butuh makan. Bukan butuh obat (vaksin)," ucapnya.

Di tengah pro-kontra soal penerimaannya di masyarakat, sebagian orang berharap vaksin bisa mengembalikan dunia ke situasi normal seperti sebelum pandemi. Lilik Mardiningsih, Kepala SMP Negeri 4 Depok Sleman, Yogyakarta, memberikan pandangannya.

Lilik mengatakan vaksin setidaknya bisa mendorong agar kegiatan belajar bisa kembali digelar secara tatap muka di sekolah. Sebab menurutnya, masih banyak siswa yang sampai sekarang terkendala pembelajaran secara daring. Lilik bahkan berharap bisa jadi kelompok pertama untuk menerima penyuntikan vaksin.

"Jujur saya sangat menunggu vaksin itu dan saya tidak takut dan justru saya ingin menjadi yang pertama. Apapun resikonya," ucapnya pada Rabu (25/11/2020). "Dengan adanya vaksin maka kita (harap) melaksanakan pembelajaran tatap muka," katanya.

Aan, salah satu pedagang di Pasar Segiri Samarinda, Kaltim, berharap keberadaan vaksin bisa membantu pemulihan ekonomi. Dia menyebut orang-orang sepertinya termasuk yang paling terdampak pandemi. Tujuh bulan terakhir, dia menyebut pendapatannya berkurang drastis, sampai cuma mendapatkan pemasukan Rp20 ribu per hari.

“Semoga kita semua tetap sehat dan dijauhkan dari corona,” ucapnya.

Survei Kemenkes dan ITAGI turut merekam tingkat penerimaan masyarakat terhadap vaksin COVID-19 berdasarkan agama dan keyakinan. Faktor itu, oleh sebagian kalangan, memang dianggap mempengaruhi keberhasilan rencana pemberian vaksin.

Sekretaris Umum MUI Jawa Timur Ainul Yaqin memandang vaksin bisa jadi jalan untuk mengakhiri pandemi COVID-19. Artinya, vaksin sangat dibutuhkan oleh warga dunia, termasuk Indonesia. Tapi sebelum vaksin disuntikkan, menurut dia ada tiga hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah.

"Vaksin ada bahayanya. Kami meminta pertama, dipastikan kemanan dan kedua efektivitasnya. Dua hal ini tugasnya BPOM," katanya saat dihubungi, Kamis (26/11/202).

Hal ketiga yang tidak kalah penting, menurut Ainul, adalah kehalalan vaksin. Sebab masyarakat saat ini meragukan kandungannya, apalagi dengan beredarnya sejumlah isu sesat.

"Pastikan kehalalannya sesuai Undang-undang (UU) 33 tahun 2014 pasal 4. Supaya tidak menimbulkan kerasahan di masyarakat. Jadi kalau sudah tiga hal ini, keamanan, efektivitas dan kehalalan kalau dipenuhi insyaalah berdampak positif baik kesehatan dan spiritual," dia menambahkan.

Khatib Suriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jatim Kiai Syafrudin Syarif menyampaikan perlunya keterlibatan ulama dalam penentuan vaksin COVID-19. Meski tak harus terlibat dalam pembuatannya secara teknis, menurutnya, komposisi vaksin harus diberi tahu ke para ulama.

"Kalau keterlibatan pembuatan tidak perlu, karena itu bukan bidangnya. Tetapi melihat proses pembuatannya, bahannya dari apa sehingga bisa keluar fatwa nanti ini halal tidak ada kandungan babi dan sebagainya," ujarnya saat dihubungi, Rabu (25/11/2020).

PWNU Jatim pun mendorong MUI juga proaktif membuat penelitian khusus tentang vaksin COVID-19 yang sebaiknya digunakan untuk masyarakat Indonesia. Terlebih, mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.

"Sehingga kalau kehalalannya diresmikan MUI, kita ini yang pakai jadi tenang. Kalau tidak ada masyarakat jadi gelisah," dia menambahkan.

Diwawancarai terpisah, Uskup Agung Medan, Sumatera Utara, Mgr Kornelius Sipayung OFM Cap, menyatakan dukungannya kepada rencana vaksinasi. Dia beranggapan virus corona akan tetap ada, sehingga penting untuk menjaga diri dengan peningkatan imun tubuh.

“Dia (corona) mungkin akan menjadi jenis flu yang biasa. Untuk itu, daya imun tubuh manusia yang perlu diperkuat. Salah satunya dengan vaksinasi. di beberapa negara majus udah vaksinasi. Kita harus belajar dari mereka. Untuk mencegah penyebaran pandemik ini,” ujarnya.

Kornelius adalah salah satu dari banyak orang yang pernah terkena COVID-19. Dia banyak belajar tentang pentingnya protokol kesehatan dijalankan. Setelah sembuh dari COVID-19, dia terus mengingatkan kepada jemaatnya di setiap kesempatan soal pentingnya menjaga protokol kesehatan.

“Kita tetap sosialisasikan , baik itu lewat surat resmi seluruh umat kita. Kemudian selalu disampaikan lewat khotbah, agar kita supaya tetap menjaga protokol yang dianjurkan pemerintah. Memakai masker, mencuci tangan menjaga jarak. Itu juga kita lakukan dalam peribadatan. Mulai dari ukur suhu, pakai masker, berjarak, usia yang ikut beribadah juga dibatasi. Saat ibadah juga jaraknya diatur,” ungkapnya.

Kornelius pun mengapresiasi langkah pemerintah yang selama ini dinilai tanggap dalam melakukan penanganan COVID-19. Terlihat dari alokasi dana yang digelontorkan untuk penanganan COVID-19. Meski pun dia tidak menampik jika implementasinya masih banyak kekurangan khususnya di daerah.

Terlepas dari pro-kontra, vaksinasi belum jadi jaminan untuk mengakhiri pandemi COVID-19. Setidaknya itu yang diyakini dan diingatkan oleh Direktur Jenderal Badan Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Dia merespons hasil awal uji klinis sejumlah vaksin COVID-19 yang diklaim ampuh hingga 90 persen dalam melawan virus corona. Sejauh ini setidaknya ada tiga vaksin yang disebut ampuh, yakni masing-masing buatan Pfizer dan BioNTech, Moderna dan Sputnik V.

"Kami terus menerima berita yang membuat semangat terus muncul mengenai vaksin COVID-19. Tetapi, di saat bersamaan tetap berhati-hati mengenai potensi hal-hal lain yang terus muncul dalam beberapa bulan ke depan," ungkap Ghebreyesus dalam laporan stasiun berita Channel News Asia, Jumat 20 November 2020.

Sejumlah kandidat vaksin menunjukkan kemajuan signifikan, meski belum ada satu pun yang sudah mengantongi izin dari WHO. Sebagian besar akan mengajukan izin penggunaan darurat (Emergency Use Authorization) di masing-masing negaranya. Perusahaan farmasi Pfizer sudah mengajukan EUA ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Amerika Serikat atau yang disebut FDA.

Ghebreyesus mengaku khawatir karena vaksin COVID-19 yang direstui WHO masih jauh dari realisasinya. Sedangkan, virus Sars-CoV-2 tidak menunggu hingga vaksin tersedia. Otomatis korban jiwa terus berjatuhan. 

"Ini merupakan virus yang berbahaya yang dapat menyerang setiap sistem di tubuh. Negara-negara yang membiarkan virus berkeliaran dan tidak dibendung, justru tengah bermain dengan bahaya," ujarnya.

Sebagian orang mengamini pernyataan WHO. Simak pendapat Dian Ade Permana (40), warga Salatiga, Jawa Tengah. Dia mempertanyakan urgensi vaksin, sebab menurutnya lebih baik pemerintah memaksimalkan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap standar protokol kesehatan.

"Tanggung jawab keselamatan dari COVID-19 berasal dari diri, jangan bergantung vaksin. Justru karena tidak ada kejelasan mengenai vaksin, maka protokol kesehatan adalah kunci pencegahan COVID-19," katanya via WhatsApp.

Jadi, menurutmu, vaksin COVID-19 diperlukan atau tidak? Kami tunggu jawabanmu di kolom komentar.

Pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan COVID-19, menggelar kampanye 3 M: Gunakan Masker, Menghindari Kerumunan atau jaga jarak fisik dan rajin Mencuci tangan dengan air sabun yang mengalir. Jika protokol kesehatan ini dilakukan dengan disiplin, diharapkan dapat memutus mata rantai penularan virus. Menjalankan gaya hidup 3 M, akan melindungi diri sendiri dan orang di sekitar kita. Ikuti informasi penting dan terkini soal COVID-19 di situs covid19.go.id dan IDN Times