Purnawirawan TNI Terancam 20 Tahun Penjara dalam Kasus HAM Paniai

21 Sep 2022, 14:42 WIB

Suasana sidang kasus HAM Paniai Papua di PN Makassar, Rabu (21/9/2022). (Dahrul Amri/IDN Times Sulsel)

Makassar, IDN Times - Mayor Infanteri (Purn) Isak Sattu, terdakwa kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua pada tahun 2014 silam, terancam penjara 20 tahun.

Dalam dakwaan yang dibacakan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) secara bergantian, Isak Sattu, mantan perwira penghubung di Kodim 1705/Paniai, didakwa terlibat dan melakukan pelangharan HAM berat atas kematian empat warga sipil, dan 10 orang lainnya mengalami luka-luka di Paniai.

Pembacaan dakwaan itu berlangsung saat sidang perdana kasus pelanggaran HAM di Kabupaten Paniai Papua, di ruangan Bagir Manan, Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Rabu pagi (21/9/2022) pukul 10.15 Wita.

"Terdakwa, sebagai komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer, mengetahui dan atau dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui pasukan yang berada di bawah komandonya sedang atau baru melakukan pelanggaran HAM berat," ucap JPU dalam pembacaan dakwaan saat persidangan.

"Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a dan huruf b Jis Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf h, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM," lanjutnya.

1. Kasus HAM Paniai dilakukan secara meluas dan sistematis

Sejumlah Polisi Militer (POM) berjaga didepan ruang sidang kasus HAM Paniai di PN Makassar, Rabu (21/9/2022). (Dahrul Amri/IDN Times Sulsel)

Sidang perdana kasus HAM Paniai ini dipimpin Hakim Ketua, Sutisna Sawati (hakim karir) dan hakum anggota, Abdul Rahman Karim (hakim karir) dan tiga hakim anggota Ad Hoc Siti Noor Laila, Robert Pasaribu, dan Sofi R. Dewi.

Sementara JPU, dipimpin oleh Direktur Pelanggaran HAM Berat, Erryl Prima Putera Agoes, N. Rahmat, Sudardi, Melly Suranta Ginting, S. M. Yunior Ayatullah, Reinhart M. Marbun, dan juga Dody W. L. silalahi.

Dalam dakwaanya, Jaksa menyebutkan, terdakwa seharusnya mengetahui pasukan yang berada di bawah komandonya secara efektif, atau pasukan di bawah kekuasaan terdakwa sedang atau baru melakukan kasus pelanggaran HAM yang berat.

"Yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan, melakukan serangan yang meluas atau sistematik yang diketahui terdakwa, bahwa serangan itu ditujukan secara langsung ke penduduk sipil, berupa pembunuhan dan terdakwa tidak diperlukan tindakan yang layak untuk dilakukan," ucap tim JPU.

2. Terdakwa membantah dakwaan Jaksa

Terdakwa kasus pelanggaran HAM Paniai Papua, Mayor Inf. (Purn.) Isak Sattu (batik biru) berhadapan dengan majelis Hakim PN Makassar. IDN Times/Dahrul Amri

Dalam proses persidangan, usai penuntut umum membaca surat dakwaan, tiba-tiba Isak Sattu menyela, terkait surat dakwaan yang menyebut ada pembiaran pasukan melakukan penyerangan secara sistematik.

"Terkait serangan sistematik dan sudah ada direncanakan, padahal peristiwa ini terjadi secara mendadak, tiba-tiba massa datang," ungkap Isak usai mendengat isi surat dakwaan yang dibacakan tim Jaksa.

"Begini, kalau masalah itu sudah masuk ke materi perkara. Jadi nanti saudara diberi kesempatan seluas-luasnya nanti untuk memberikan keterangan apa yang saudara ketahui, apa yang saudara lihat. Seperti itu ya," jawab hakim ketua, Sutisna Sawati.

3. Pihak terdakwa tidak ajukan eksepsi

Tim pengacara teedakwa kasus pelanggaran HAM Berat Paniai Papua saat sidang di PN Makassar, Rabu (21/9/2022). (Dahrul Amri/IDN Times Sulsel)

Pengacara terdakwa, Syahrir Cakkari pun memberikan tanggapan setelah penuntut umum membacakan surat dakwaan. Kata dia, secara formil dakwaan bisa dipahami.

"Karena dipahami (dakwaan Jaksa), oleh karena itu berkaitan dengan eksepsi (nota keberatan) kita tidak ajukan, kita langsung masuk saja ke pemeriksaan pokok perkara saja yang mulia (hakim)," terang Syahrir.

Sidang perdana kasus pelanggaran HAM Berat di Paniai Papua ini pun ditutup oleh hakim. Dan kemudian sidang lanjutannya pada 28 September 2022, pekan depan.