PSBB, Sopir Angkot Makassar Mengeluh Belum Dapat Bantuan Pemerintah

Sudah empat hari sejak PSBB diberlakukan, tapi Bahar mengaku belum ada tanda-tanda akan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Padahal di saat yang bersamaan, kebutuhan pangan harus segera dipenuhi. 

Untuk memenuhi kebutuhan, sesekali Bahar tetap keluar rumah untuk mencari penumpang. Namun hasilnya nihil, ia sama sekali tak mendapatkan satu pun penumpang. Bensinnya habis. Tapi kadang pula ia mendapatkan penghasilan Rp 10.000 per sekali jalan, dan bersyukur karena masih bisa makan.

"Sejak ada corona, penurunannya (pendapatan) itu banyak sekali. Sebelum corona itu biasa kita dapat kurang lebih Rp 100 ribu, tapi sekarang pembeli ikan saja susah apalagi beras kasian. Jujur saja, selama puasa keluarga saya hanya makan nasi sama kerupuk," kata dia.

Saat ini, Bahar tinggal bersama istrinya di sebuah rumah sederhana di perumnas Antang Makassar. Sekitar 20 hari yang lalu, anak-anak mereka dibawa oleh neneknya ke kampung. 

Dia sendiri juga belum tahu harus berbuat apa di tengah pemberlakuan PSBB ini. Namun ia masih bertahan di Kota Makassar dan berharap ukuran tangan dari pemerintah. Jika ada, ia bersyukur. Begitu pun jika tidak ada, asal dia dan keluarganya diberikan kesehatan

"Harapan saya untuk pemerintah bahwa tolong secepatnya membagikan sembako khususnya bagi sopir angkot di semua jalur, itu aja sih. Karena kebanyakan sopir pete pete itu dari daerah dan masih ngontrak yang tidak bisa pulkam dan sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah, khususnya bagi kami rakyat kecil," katanya.

Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Makassar, Zainal Abidin, juga menyuarakan keluhan para sopir. Dia menyatakan sampai hari ini pihaknya telah melakukan segala upaya, mulai dari bersurat hingga berkoordinasi dengan pemerintah agar sopir angkot mendapatkan bantuan. Namun hasilnya belum terlihat.

"Kalau kita melihat di media sosial, luar biasa bantuan dari pemerintah. Belum lagi yang dari perusahaan-perusahaan. Tapi bantuan itu mau dikemanakan sebenarnya. Karena terkhusus untuk masyarakat di transportasi, belum ada satu pun orang yang tersentuh," kata Zainal.

Menurutnya hal ini tidak sebanding dengan kebijakan pemerintah yang memberlakukan PSBB, di mana angkutan kota dilarang memuat lebih dari 4 orang penumpang.

"Bagaimana mungkin bisa mendapatkan biaya operasional seperti bensin, pajak, lebih-lebih untuk kebutuhan keluarganya di rumah. Jadi harapan kami, pemerintah juga memberi perhatian khususnya para sopir, para pemilik, para karyawan yang ada di transportasi," katanya.