PSBB Makassar Berakhir Besok, Baru 33 Persen Sembako yang Dibagikan

Ismail mengatakan keterlambatan pendistribusian paket sembako untuk warga terdampak COVID-19 itu, dikarenakan adanya keterbatasan bahan yang menjadi isian dari paket tersebut.

Kendalanya, kata dia, adalah di saat pemerintah hendak membeli barang untuk mengisi paket tetapi ketersediaan barang justru tidak cukup. Untuk beras, gula maupun mi instan, dia mengaku tidak ada masalah hanya saja ada barang-barang tertentu yang mulai sulit didapatkan. 

"Kalau beras, gula dan mi instan tidak masalah karena ketersediaannya kita sanggupi. Yang lainnya seperti ikan kaleng, minyak yang rata-rata barang masuk, ini yang jadi kendala. Kita juga butuh pengepakan, butuh tenaga kerja. Kan sekarang pembatasan sosial, katakanlah penyedia yang menangani pengadaannya ini butuh orang," kata dia.

Meski demikian, lanjut Ismail, proses pendistribusian bantuan ini akan tetap dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar semaksimal mungkin agar target dapat terpenuhi. Dia mengatakan, jumlah 60.000 warga penerima bantuan, bukan data paten. Artinya masih akan ada penambahan data jika dibutuhkan.

"Jadi kalau 60.000 ini, ada lagi mendaftar jadi 70.000 maka 70.000 disiapkan. Jadi masyarakat tidak usah panik. Tunggu pemerintah akan menyelesaikan apa yang menjadi kewajibannya," kata Ismail lagi.

Sementara itu, pendistribusian paket sembako yang belum menyeluruh ini membuat masih ada warga yang belum terjangkau bantuan. Keluhan itu datang dari masyarakat nelayan di Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo.

Amir selaku Ketua Kelompok Nelayan Kaluku Bodoa mengatakan bahwa masih banyak nelayan di sana yang belum menerima bantuan sembako dari pemerintah.

"Kalau nelayanku belum ada satu pun yang terima bantuan sembako dari pemerintah kota. Ada sekitar 400 KK di sini (Kaluku Bodoa) dan baru tiga orang yang terima," katanya saat dihubungi, Rabu (6/5).

Dia menambahkan, masyarakat di Kaluku Bodoa mengalami kesulitan untuk mendapat pemasukan pada masa pandemik COVID-19. Jika tidak ada pekerjaan sampingan, katanya, maka akan sulit untuk memperoleh uang untuk makan.

Amir pun sempat mengeluhkan sistem pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar yang dianggapnya masih menggunakan data lama. Menurutnya, mereka tidak pernah diperintahkan untuk mendata warga dan tidak pernah menyetor data warga.

"Datanya itu kalau tidak salah data 2015 atau 2016 karena banyak yang ada namanya tetapi orangnya sudah lama meninggal dan pindah," katanya.

Lebih lanjut Amir pun menuturkan bahwa, untuk bertahan dan memperoleh pendapatan maka masyarakat di Kaluku Bodoa, khususnya nelayan, harus melakukan pekerjaan sampingan.

"Sebagian masih tetap bekerja, seperti pedagang, buruh bangunan, buruh ekspedisi. Kalau pekerja perusahaan sebagian beralih menjual hasil laut atau makanan-makanan untuk buka puasa, sementara kalau nelayan seperti saya juga harus bekerja di bengkel karena ikan susah didapat," kata Amir.