PSBB di Makassar, Stok Logistik Cukup untuk Tiga Bulan

Menurut Nurdin, sebagian dari PSBB ini sebenarnya sudah berjalan hanya saja belum memiliki payung hukum. Seperti belajar dan bekerja dari rumah, serta melakukan isolasi wilayah terbatas pada tingkat RT, RW dan kelurahan yang dianggap sebagai daerah dengan sebaran kasus COVID-19 yang tinggi.

Karena PSBB di Kota Makassar sudah disetujui melalui penetapan Kementerian Kesehatan, Nurdin pun meminta Pj Wali Kota Makassar agar membuat peraturan wali kota terkait dengan penerapan PSBB ini. Nantinya, perwali itu akan mengatur soal apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. 

"Kalau tidak boleh, pasti ada sanksi hukum. Yang pasti kehidupan kita sama sampai sekarang ini. Nanti tentu akan ada wilayah-wilayah tertentu yang menjadi episentrum penularan virus corona ini. Itu nanti akan kita bicarakan," katanya.

Dengan penerapan PSBB ini maka warga Sulsel, khususnya di Kota Makassar diwajibkan menggunakan masker. Hal ini juga sebenarnya telah menjadi anjuran dari WHO. Akan tetapi jika PSBB sudah berlaku maka akan ada sanksi bagi warga yang tidak menggunakan masker. 

Bagi yang tidak memiliki masker, Nurdin mengatakan bahwa saat ini pemprov telah mencetak 30.000 masker, belum termasuk dengan bantuan dari lembaga-lembaga sosial yang juga turut menyumbang masker.

"Jadi saya kira tidak ada alasan lagi. Kita bagi-bagi masker di mana-mana, termasuk di pasar, di tempat-tempat lain," kata Nurdin.

Nurdin meminta kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama dengan pemerintah dalam memutus rantai penularan COVID-19 ini. Setidaknya masyarakat bisa menjaga imunitas tubuh dengan pola hidup sehat.

"Kepada saudara-saudara kita yang kondisi sehat normal, silakan bekerja seperti biasa dengan jangan lupa menggunakan masker, physical distancing dijaga. Tentu juga ada anjuran belajar dari rumah, bekerja dari rumah. Tapi ada juga pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan di rumah. Ini tentu harus kita taati bersama," kata Nurdin.