PPPK di Sulsel Terancam Dirumahkan, Evaluasi Kinerja Jadi Penentu

Erwin menjelaskan, pengelolaan PPPK saat ini masih mengacu pada mekanisme evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkala sesuai kontrak kerja masing-masing pegawai.

Menurutnya, evaluasi tersebut menjadi instrumen penting untuk memastikan efektivitas organisasi dan kualitas pelayanan publik tetap terjaga. Ia juga mengakui masih terdapat PPPK yang kinerjanya berada di bawah standar.

“Evaluasi ini dilakukan secara berkala. Jika ke depan diperlukan penyesuaian jumlah PPPK, maka yang berkinerja kurang yang akan terdampak,” jelasnya.

Wacana pengurangan PPPK tidak lepas dari kebijakan nasional terkait pengendalian belanja pegawai daerah. Pemerintah pusat menetapkan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dari APBD yang harus dipenuhi pada 2027.

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Daerah Sulsel, Jufri Rahman, menyebut opsi merumahkan PPPK sempat muncul sebagai bagian dari pembahasan penyesuaian fiskal daerah.

“Tahun depan ada kemungkinan (merumahkan PPPK),” ujarnya.

Meski begitu, opsi tersebut masih dalam tahap perhitungan dan belum menjadi keputusan resmi pemerintah daerah.

Pemprov Sulsel saat ini memiliki sekitar 20.634 PPPK, menjadikannya salah satu daerah dengan jumlah PPPK terbanyak di Indonesia. Erwin menegaskan, jika kebijakan pengurangan pegawai diambil, maka akan dilakukan secara selektif dan berbasis hasil evaluasi kinerja.

Ia juga memastikan Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, telah menginstruksikan agar seluruh proses berjalan objektif, akuntabel, dan berkeadilan.

“Kita lihat, misalnya dari sekian jumlah PPPK, setelah dievaluasi mau tidak mau kita harus rumahkan 100, yang 100 itu harus kita pastikan bahwa mereka yang kinerjanya rendah,” ucapnya.