Politik Identitas Ancam Toleransi Masyarakat

Menurut Bahrul, dampak politik identitas setelah Pemilu 2019 silam belum sepenuhnya pulih. Politik identitas hanya berhenti sementara dikarenakan masih ada kelompok kepentingan yang mempertahankannya dan kerap menggunakannya untuk tujuan-tujuan tertentu, salah satunya dalam politik. 

Dengan kata lain, politik identitas masih berpeluang muncul pada Pemilu 2024 mendatang. Dia menilai politik identitas sering terjadi dalam momen politik karena hal itu diyakini bisa menarik perhatian dan minat publik sehingga lebih mudah dimobilisasi.

"Perlu diingat dengan memainkan identitas tertentu, pemilih akan merasa terpanggil karena merasa ada kedekatan tertentu dengan identitas bersangkutan," katanya.

Politik identitas bukan hal baru dalam dunia perpolitikan Tanah Air. Hal ini bahkan terus diserukan agar tidak lagi terulang. Namun nyatanya, politik identitas terus terulang di setiap perhelatan politik.

Salah satu faktor yang membuatnya selalu muncul yaitu kecenderungan masyarakat tertarik pada simbol identitas, khususnya yang melekat dengan masyarakat. Mereka akan lebih tertarik dengan sesuatu yang memiliki persamaan identitas dengannya.

"Simbol-simbol lebih simpel dan gampang untuk menarik perhatian, membuat tidak sedikit orang lebih mudah menerima tanpa mencerna terlebih dahulu. Kemudian, karakter sebagian besar pemilih yang belum mencapai taraf pemikiran politik di tingkat gagasan," katanya.

Politik identitas memang masih menjadi PR bersama dalam dunia perpolitikan. Walau terus berulang, namun politik identitas sebenarnya bisa dicegah agar tidak mengobrak-abrik keharmonisan masyarakat. 

"Bentuk-bentuk penyelesaiannya bisa dikembalikan ke pihak-pihak terkait, terutama misalnya kepada partai politik untuk memberikan edukasi ke masyarakat akar rumput terkait bahaya laten politik identitas," kata Bahrul.

Setelah itu, urusan politik identitas diserahkan kepada semua tokoh dan elemen masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar mereka ikut serta memberikan pencerahan yang berisi termasuk bahwa berpolitik itu tidak sama dengan beragama.

"Jadi, tidak usah terlampau fanatik dan bersikeras dengan pemujaan identitas berlebihan. Toh, pada kenyataannya identitas itu berlapis-lapis, cair, dan tidak tetap," katanya.