Polisi Tetapkan 13 Tersangka Korupsi Pembangunan RS Batua Makassar

Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka yakni AN selaku kuasa pengguna anggaran (KPA), SR pejabat pembua komitmen (PPK), MA pejabat pelaksanan teknis kegiatan (PPTK), FM panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP), HS, MW, AS dari kelompok kerja (Pokja) 3. Kemudian MK direktur PT SA, AIHS kuasa Direktur PT SA, AEH Direktur PT PMSS, DR, APR konsultan pengawas CV SL dan RP selaku inspektor pengawasan.

Widoni menjelaskan pembangunan RS menggunakan pagu anggaran Rp25,5 miliar dari APBD Kota Makassar tahun anggaran 2018. Pada 2020 lalu, Polda Sulsel mendapat laporan bahwa pembangunan tidak sesuai dengan spesifikasi. Polda menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kemudian menyelidiki dugaan penyimpangan anggaran dalam kasus ini.

"BPK RI dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) audit ditemukan kerugian keuangan negara tidak sedikit dan dianggap total lost sebesar Rp22 miliar. Rumah sakit berdiri tapi tidak layak dan tidak pantas didirikan karena memang tidak sesuai dengan spesifikasi," ucap Widoni.

Widoni mengatakan, sepanjang penyelidikan hingga penyidikan, pihaknya juga menggandeng sejumlah ahli konstruksi untuk betul-betul memastikan kelayakan rumah sakit ini. "Harus tidak ada basement untuk kekuatan pondasi, paling tidak dirobohkan dan dibangun yang baru," jelasnya.

Hasil audit BPK juga ditemukan bahwa material bangunan yang digunakan tidak sesuai dengan rencana awal. Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka dianggap bertanggung jawab sepenuhnya dalam proses pengerjaan hingga bangunan ini rampung.

Penyidik memastikan dari awal pembangunan, sudah ada persekongkolan jahat para tersangka. "Sudah terbentuk dari awal niat jahatnya bersekongkol sejak proses tendernya. Bicara tipikor itu kan niatannya, kalau sudah ada berarti pelaku-pelakunya sudah ketahuan kan," terangnya.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 Subsidiair Pasal 3 UU 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto 55 ayat (1) ke 1E KUHPidana. Widoni menyebut mereka belum ditahan.

"Namun, pemeriksaan akan segera dilanjutkan selama yang bersangkutan para tersangka ini tidak menghilangkan barang bukti, tidak kabur, itu diberikan keleluasaan sesuai dengan kebijakan dan tetap dalam pengawasan," ungkap Widoni.

Dalam waktu dekat para tersangka diperiksa kembali. Sedangkan penyidik berusaha merampungkan berkas perkara untuk segera diserahkan ke pihak kejaksaan.

"Kita juga tidak berhenti sampai di 13 tersangka ini, karena ini akan kita kembangkan lagi," Widoni melanjutkan.