Polemik Pj Sekda Makassar, Efektivitas Pemerintahan Dipertaruhkan
- Penunjukan Pj Sekda Makassar, Irwan Adnan, memicu perbedaan pandangan antara Pemkot dan Pemprov Sulawesi Selatan.
- Peran strategis Sekda dalam menjaga roda pemerintahan di Makassar sangat penting karena krusialnya posisi tersebut.
- Komunikasi antara wali kota dan Pj sekda perlu dibuka untuk memastikan efektifnya birokrasi demi kesejahteraan masyarakat.
Makassar, IDN Times - Penunjukan Pj Sekretaris Daerah Makassar, Irwan Adnan, memicu polemik di tengah masa transisi pemerintahan. Perbedaan pandangan antara Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan menjadi sorotan.
Pengamat Pemerintahan Universitas Hasanuddin, Andi Lukman Irwan, menilai peran Sekda sangat strategis dalam menjaga roda pemerintahan. Sekda adalah kunci yang menjembatani kepala daerah dengan perangkat organisasi di tiap sektor.
"Apalagi Makassar tidak memiliki wakil wali kota, sehingga posisi ini sangat krusial," katanya saat diwawancarai IDN Times, Jumat (24/1/2025).
1. Wali kota dan Pj sekda perlu membuka ruang komunikasi
Menurut Lukman, wali kota dan Pj sekda yang ditunjuk Pemprov perlu membuka ruang komunikasi. Hal ini untuk memastikan birokrasi berjalan efektif.
"Memang harusnya pimpinan inti dalam hal ini wali kota selaku pejabat pembina kepegawaian harus bisa membuka ruang komunikasi dengan pj sekda yang sudah ditentukan oleh pemerintah provinsi," katanya.
Menurutnya, ego sektoral harus dikesampingkan. Dengan begitu, program pemerintah tetap berjalan demi kesejahteraan masyarakat.
"Kepentingan-kepentingan pemerintahan bagaimana organisasi birokrasi bisa berjalan sehingga masyarakat bisa merasakan pembangunan dengan baik, merasakan program-program pemerintah kota dengan baik, tidak boleh ada ego-ego di masing-masing pihak," katanya.
2. Semua pihak harus bekerja tanpa kepentingan politik
Lukman menekankan pentingnya komunikasi antara Pemkot dan Pemprov untuk mencegah dampak negatif pada birokrasi. Pj Sekda harus mampu mengorganisasikan perangkat daerah untuk mempercepat realisasi program kerja 2025.
"Karena sekda ini sekali lagi, strategis sekali bagaimana mengorganisasikan semua perangkat daerah, membantu wali kota, untuk mempercepat program-program yang sudah direncanakan di tahun 2025 ini," katanya.
Dengan masa transisi yang semakin dekat, semua pihak diharapkan dapat bekerja sama untuk memastikan roda pemerintahan berjalan lancar, tanpa terganggu konflik politik.
"Artinya kan kepentingan kita kan harusnya bagaimana organisasi pemerintahan ini berjalan secara efektif. Kita betul-betul bekerja tanpa ada unsur kepentingan politik di dalamnya," kata Lukman.
3. Pemprov pilih pertahankan Irwan Adnan
Sementara itu, Pj Gubernur Sulsel, Fadjry Djufry, menjelaskan bahwa keputusan mempertahankan Irwan Adnan sebagai Pj Sekda didasarkan pada arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Fadjry menyebut Mendagri meminta agar tidak ada pergantian pejabat selama masa transisi, kecuali dalam situasi mendesak.
"Memang waktu itu Pak Mendagri juga menyampaikan ke saya supaya tidak ada pergantian pejabat kalau tidak urgent. Kan transisi banget ini. Ini kan 6 Februari tinggal berapa hari. Kalau mau dilantik kan tidak mungkin," kata Fadjry di Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (22/1/2025).
Dia juga menambahkan bahwa salah satu alasan utama tidak digantinya Irwan Adnan sebagai Pj Sekda Makassar adalah efisiensi waktu. Fadjry menjelaskan proses pelantikan pejabat baru membutuhkan waktu yang tidak sedikit, sementara masa transisi hanya menyisakan kurang dari dua minggu.
"Kalau (pejabat) baru kan harus dilantik ulang. Kalau perpanjangan kan sudah berproses saja. Kita ini menghindari tidak terlalu banyak konflik yang terjadi," kata Fadjry.
