Polemik Laut Natuna, Tiongkok Manfaatkan Pergantian Menteri KKP?
Makassar, IDN Times - Perairan Natuna kembali menjadi perhatian. Pada 30 Desember 2019 silam, Kapal perang (KRI) Tjiptadi-381, yang berada di bawah komando utama TNI Angkatan Laut Komando Armada (Koarmada) I, berhasil menggiring keluar kapal patroli lepas pantai Tiongkok dari wilayah perairan Indonesia.
Kapal Coast Guard tersebut tengah mengawal kapal Tiongkok yang menangkap ikan di perairan Natuna. Setelah video detik-detik pengusiran diunggah ke media sosial, beragam reaksi muncul.
Ini bukan kali pertama kapal Tiongkok merangsek masuk wilayah teritorial Indonesia. Namun, kejadian terbaru berujung pada kembali menguatnya pembahasan sengketa di perairan Natuna.
1. Tiongkok mengklaim sebagian wilayah Laut Natuna Utara, melalui Nine Dash Line
Sengketa di Natuna ini berawal dari klaim sepihak pemerintah Tiongkok di wilayah Laut Cina Selatan. Garis batas wilayah laut mereka didasarkan pada klaim historis alias pendekatan sejarah yakni Nine Dash Line, ketimbang menghormati fakta perbatasan teritorial wilayah sebuah negara.
Sembilan garis putus-putus yang diklaim Tiongkok justru bersinggungan dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) milik Indonesia, yang diterapkan sesuai kesepakatan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) pada tahun 1982.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sendiri kembali menegaskan posisi RI yang menolak mentah-mentah Nine Dash Line. "Penarikan garis tersebut bertentangan dengan UNCLOS sebagaimana yang diputuskan melalui ruling tribunal UNCLOS tahun 2016," tegas Retno.
Klaim Tiongkok ini tak hanya menyeret Indonesia. Ada juga beberapa negara Asia Tenggara lain seperti Malaysia, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Filipina.