Pj Wali Kota Makassar Diganti Lagi, Pengamat: Gubernur Kekurangan Arah

25 Jun 2020, 21:25 WIB

Serah terima jabatan Pj Wali Kota Makassar di Kantor Wali Kota, Rabu (13/5). Humas Pemprov Sulsel

Makassar, IDN Times - Pada 13 Mei 2020 atau 43 hari yang lalu, Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah melantik Yusran Jusuf sebagai Pj Wali Kota Makassar menggantikan Iqbal Suhaeb. Secara mengejutkan, orang nomor satu di Sulsel itu tiba-tiba saja mengganti Yusran dengan alasan tak mampu menekan kasus penyebaran COVID-19.

Pengamat Pemerintahan Universitas Muhammadyah Makassar, Andi Luhur Prianto, mengibaratkan kondisi yang terjadi di pemerintahan Kota Makassar ini sebagai sebuah permainan sepak bola. Dia menyinggung soal pergantian pemain yang lumrah terjadi dalam permainan sepak bola.

"Biasanya, striker pengganti yang dimasukkan dianggap lebih bagus menjalankan instruksi pelatih. Kecuali, memang sang pelatih yang tidak punya instruksi dan strategi permainan yang jelas. Dan ini bikin bingung penonton, striker sementara bertarung di lapangan melawan wabah, kenapa tiba-tiba diganti? Meskipun sebenarnya, tidak ada hal yang betul-betul tiba-tiba dalam permainan," kata Luhur, Kamis (25/6).

1. Pergantian Pj Wali Kota memperlihatkan kualitas kepemimpinan Gubernur

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah. Humas Pemprov Sulsel

Dalam institusi pemerintahan, kata Luhur, tidak cukup jika penempatan pimpinan hanya dilakukan berdasarkan pemenuhan syarat administratif dan kedekatan personal. Dengan sumber daya yang melimpah, kata dia, sangat berlebihan memang mempromosikan pejabat-pejabat yang baru bermigrasi dari kampus pada formasi jabatan yang tekanan politiknya sangat kuat.

Luhur menyebutkan bahwa pergantian-pergantian pejabat seperti ini hanya akan semakin memperlihatkan kualitas kepemipinan Gubernur Sulsel dalam mengawal transisi pemerintahan di Kota Makassar yang less-direction atau kekurangan arah.

"Warga Makassar disuguhi kepemipinan less-direction dan penuh ketidakpastian. Semua dibangun berbasis interest politik elektoral. Penjabat Wali kota yang datang dan pergi memang bukan pilihan warga kota. Sejatinya, kota ini butuh pemimpin yang mampu menggerakkan solidaritas sosial lintas-batas, membangun kolaborasi dan punya strategi jitu untuk bersama melawan pandemi," ucap Luhur.

2. Pergantian menunjukkan lemahnya kemampuan gubernur saat melakukan seleksi

Pj Wali Kota Makassar Yusran Jusuf memberikan keterangan pers di Posko Gugus Tugas COVID-19 Makassar, Kamis (25/6). IDN Times/Istimewa

Senada dengan itu, Pengamat Politik Pemerintahan Universitas Hasanuddin, Andi Ali Armunanto, mengatakan pergantian Pj Wali Kota Makassar ini dipengaruhi oleh lemahnya kemampuan gubernur dalam melakukan seleksi pada proses rekrutmen sebelum penunjukan Pj Wali Kota.

"Kan lucu, gubernur sendiri yang tunjuk, lalu gubernur sendiri yang berhentikan. Anehnya lagi, sebelum diberhentikan banyak terjadi misalnya, Gubernur menyalahkan Pj Wali Kota untuk hampir semua hal di Makassar. Termasuk pandemik corona. Saya rasa kesalahannya bukan pada Pj Wali Kota-nya, tapi pada orang yang memilih. Khususnya tentang kapasitas orang yang dipilih atau ditunjuknya," kata Ali.

3. Gubernur disebut terlalu mencampuri urusan pemerintah kota

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah. IDN Times/Istimewa

Ali juga menilai, kondisi di Kota Makassar saat ini salah satunya disebabkan oleh sikap gubernur yang terlalu jauh mencampuri urusan pemerintah kota. Akibatnya, terjadilah konflik kepentingan antara posisi gubernur dengan posisi Pj wali kota.

"Siapa pun Pj wali kota-nya, kalau gubernurnya tidak tahu menempatkan diri sebagai gubernur, hasilnya tetap akan sama. Yang paling kita soroti kan kegagalan Sulsel menghadapi corona ini. Makassar sampai menjadi parah begini, kalau dirunut-runut, ini kan karena gubernurnya yang tidak konsisten, bukan pejabatnya yang bermasalah sebenarnya," kata Ali.