Pilkada Serentak, Masa Jabatan 12 Kepala Daerah di Sulsel Dipangkas

Di Sulawesi Selatan, ada 11 kepala daerah yang semestinya masa jabatannya habis pada 26 Februari 2026. Mereka adalah Adnan Purichta Ichsan-Abdul Rauf Mallagani (Gowa), Moh Ramdhan Pomanto-Fatmawati Rusdi (Makassar), Chaidir Syam-Suhartina Bohari (Maros), Muhammad Yusran Lalogau-Syahban Sammana (Pangkep), dan Suardi Saleh-Aska Mappe (Barru).

Kemudian, Andi Kaswadi Razak-Lutfi Halide (Soppeng), Basli Ali-Syaiful Arif (Selayar), Andi Muchtar Ali Yusuf-Andi Edy Manaf (Bulukumba), Theofilus Allorerung-Zadrak Tombeg (Tana Toraja), Indah Putri Indriani-Suaib Mansyur (Luwu Utara), Budiman Hakim- Mochammad Akbar Andi Leluasa (Luwu Timur). Sementara Yohanis Bassang-Frederik Victor Palimbong (Toraja Utara) akan berakhir masa jabatannya pada 26 April 2026.

Selain itu, ada 3 kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada 2024. Mereka adalah Bupati Luwu, Basmin Mattayang, yang berakhir 19 Februari 2024. Kemudian, Irwan Hamid-Alimin (Pinrang) akan berakhir 24 April 2024 dan Amran Mahmud-Amran SE (Wajo) berakhir pada 15 Februari 2024. 

Selain itu, sudah ada 5 daerah yang diisi oleh seorang penjabat lantaran masa jabatan kepala daerahnya sudah habis. Daerah tersebut adalah Takalar (Setiawan Aswad), Bantaeng (Andi Abu Bakar), Bone (Andi Islamuddin), Sinjai (TR Fahsul Falah) dan Palopo (Asrul Sani).

Kemudian, ada 4 kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada 31 Oktober 2023. Mereka adalah Taufan Pawe-Pangerang Rahim (Parepare), Muslimin Bando-M Amiruddin (Enrekang), Dollah Mando-Mahmud Yusuf (Sidrap), serta Iksan Iskandar- Paris Yasir (Jeneponto).

Dengan demikian, ketika masa jabatan para kepala daerah ini habis, maka mereka akan digantikan oleh seorang penjabat. Penjabat ini akan memimpin daerah bersangkutan selama masa transisi menunju perhelatan Pilkada Serentak 2024.

Pengamat Pemerintahan Universitas Hasanuddin, Andi Lukman Irwan, menjelaskan bahwa pemangkasan masa jabatan itu sudaj menjadi konsekuensi dari Pilkada Serentak 2024. Masa jabatan yang seharusnya 5 tahun akhirnya berkurang hanya 3 tahun.

Menurut Lukman, walaupun nantinya tetap ada kompensasi sesuai dengan hak 5 tahun, namun ada aspek yang tetap merugikan. Waktu untuk merealisasikan program-program strategis menjadi tidak efektif.

"Waktu yang sangat sedikit dan singkat bagi kepala daerah hasil Pilkada 2020 ini bekerja untuk merealisasikan semua program yang dia sudah janjikan, yaitu merealisasikan semua apa yang tertuang di dalam RPPJMD," katanya.

Hal ini tentu menjadi tantangan agar program strategis bisa benar-benar terealisasi dalam waktu singkat. Di sisi lain, para kepala daerah ini juga harus membuat masyarakat terkesan dengan kinerja mereka.

"Masyarakat bisa merasakan pembangunan yang mereka lakukan sehingga ketika di 2024 masuk pilkada, kepala-kepala daerah ini tetap mendapatkan apresiasi dan dukungan publik yang kuat," katanya.