PHRI Sulsel Keluhkan Dampak Efisiensi Anggaran, Okupansi Hotel Anjlok

10 Mar 2025, 13:01 WIB

Ketua PHRI Sulsel Anggiat Sinaga (tengah). (IDN Times/Asrhawi Muin)

Makassar, IDN Times - Badan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulawesi Selatan mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap dampak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Pasalnya, kebijakan ini menyebabkan penurunan okupansi hotel dan restoran secara drastis.

Dalam audiensi dengan Wali Kota Makassar di Balai Kota, Senin (10/3/2025), Ketua PHRI Sulsel, Anggiat Sinaga, menyatakan bahwa industri perhotelan sedang mengalami masa sulit. Hal ini merupakan akibat berkurangnya kegiatan pemerintahan yang biasanya menjadi sumber utama pendapatan.

"Kontribusi kegiatan pemerintah sekarang yang sangat anjlok. Drop sekali. Kami minta ke Pak Wali tadi adalah agar menarik, mendorong banyak kegiatan masuk ke Makassar," kata Anggiat.

1. Kontribusi kegiatan pemerintah terhadap okupansi hotel di Makassar mencapai 40-50 persen

Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Hotel Claro, Makassar, Rabu (26/6/2024). (IDN Times/Asrhawi Muin)

Anggiat menyebutkan kontribusi kegiatan pemerintah terhadap okupansi hotel di Makassar sebelumnya mencapai 40-50 persen. Sekarang, setelah alokasi anggaran berubah, dampaknya sangat terasa.

"Udah sangat dan sangat berdampak. Gak enak aja saya mau nangis ini untuk menceritakan apa adanya gitu loh. Teman-teman wartawan lihat lobinya Claro. Sangat berdampak sekali karena terlanjur established pasar pemerintah untuk Makassar," katanya.

2. Hotel terpaksa merasionalisasi karyawan hingga 15-20 persen

Ilustrasi hotel mewah (pexels.com/Pixabay)

Menurutnya, banyak hotel terpaksa merasionalisasi karyawan hingga 15-20 persen sebagai langkah bertahan. Meskipun tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal, banyak pekerja yang sementara dirumahkan hingga kondisi membaik.

"Misal kita butuh, kita panggil. Itu komitmen moral obligasi kepada karyawan yang kita rumahkan dulu. Ini bukan PHK. Kita rumahkan dululah sambil menunggu kondisi stabil. Kalau udah kondisi stabil, kita panggil lagi," katanya.

3. Dorong pemerintah hadirkan event-event di Makassar

Ilustrasi efisiensi anggaran (Foto: IDN Times)

Dalam audiensi tersebut, PHRI meminta Pemkot Makassar untuk lebih aktif mendorong event skala besar di kota ini. Misalnya, kegiatan olahraga dan seminar bisnis guna mengimbangi hilangnya pemasukan dari sektor pemerintahan.

"Kami minta ke Pak Wali dorong terus dan minta kepada masing-masing komunitas membuat kegiatannya. Kalau kita buat setiap satu bulan dua kali kan paling tidak udah membuat Makassar bergerak lagi," jelas Anggiat.

4. Pemkot akan berupaya mencari solusi melalui event

Balai Kota Makassar (IDN Times/Asrhawi Muin)

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar, Muhammad Roem, memastikan bahwa Pemkot akan berupaya mencari solusi. Di antaranya dengan menarik lebih banyak event dari komunitas dan asosiasi nasional untuk menghidupkan kembali industri perhotelan.

"Tadi Pak Wali sudah menginstruksikan juga kita Dispar untuk memaksimalkan event-event di Kota Makassar, terkhusus juga event-event yang kita bisa tangkap kita bisa pitching dari luar yang dihelat oleh komunitas yang dihelat oleh partai dan asosiasi," kata Roem.