Perumda Parkir Makassar Siapkan Konsep Langganan Parkir

Sahruddin menjelaskan sistem baru ini disertai rencana penggajian juru parkir (jukir) secara tetap dengan tambahan bonus berdasarkan rating pengguna. Setiap jukir akan dibekali perangkat pemindai barcode untuk mendata kendaraan pelanggan langganan.

"Tapi jukir harus kita gaji, tidak boleh lagi sistem setoran. Karena yang pertama, kita ingin mengoptimalkan, kemudian transparan dan akuntabel. Semua pembayaran harus digital, tidak boleh lagi ada setor-setor cash di lapangan," katanya.

Dia berencana menerapkan sistem gaji untuk juru parkir dengan skema bonus lebih besar dari gaji pokok. Setiap jukir akan menerima gaji pokok Rp1,8 juta, jaminan BPJS untuk keluarganya, serta bonus Rp2 juta yang cair apabila mendapat penilaian bintang lima dari pengguna.

"Misalnya, dia memarkirkan kendaraan orang, nanti pengguna memberi rating di aplikasi. Kalau dapat bintang lima, bonusnya cair. Seperti sistem Grab," katanya.

Menurut Sahruddin, mekanisme berlangganan berpotensi meningkatkan pendapatan perusahaan hingga sepuluh kali lipat dibanding sistem konvensional. Dengan asumsi 30 persen dari 1,2 juta pengguna motor berlangganan, pendapatan bisa mencapai Rp19 miliar per bulan.

"Itu baru dari motor, belum termasuk mobil. Jika dari total 400 ribu unit mobil, sekitar 30 persen berlangganan dengan tarif Rp3.000 per hari selama 27 hari, pendapatannya bisa mencapai sekitar Rp3,6 miliar. Skema ini dinilai mampu menekan kebocoran pendapatan," katanya.

Sahruddin menyebut konsep ini belum pernah diterapkan di Indonesia. Namun, penerapan ide tersebut tetap menunggu persetujuan direksi dan wali kota selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM).

"Sebelum jauh ke sana, kita harus membuat regulasi dulu. Karena sekarang sudah ada regulasi perjalanan, perda pengelolaan parkir. Tanpa perda tersebut, konsep ini tidak bisa jalan. Tidak ada penindakan ketika ada yang melanggar, atau yang kemudian parkir liar, dan sebagainya," katanya.

Perumda Parkir menyiapkan strategi sosialisasi melalui media daring dan influencer lokal. Langkah ini diharapkan membuat masyarakat lebih memahami perbedaan antara tarif resmi dan parkir ilegal.

"Misalnya, kami bisa menyampaikan pesan lewat media bahwa yang bayar lebih dari Rp2.000 itu parkir ilegal. Dengan begitu, orang tidak lagi mau membayar lebih. Mereka akan berpikir, lebih baik mencari parkir resmi dengan tarif Rp2.000 atau berlangganan saja," kata Sahruddin.