Perpanjangan Izin Ditolak Tiga Gubernur, PT Vale: Kami Siap Berdialog

Febriany menegaskan bahwa PT Vale selalu berupaya memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mereka juga selalu mendukung program pemerintah termasuk proyek mendatang juga bertujuan mendukung ekosistem mobil listrik di Indonesia. 

Dia juga menjelaskan bahwa PT Vale fokus membangun proyek-proyek berkelanjutan di Indonesia. Karena menurutnya, negara membutuhkan investasi untuk pertumbuhan ekonomi.

"Jadi kita bekerja keras supaya semua program investasi ini segera direalisasikan. Bukan hanya investasi tapi juga investasi yang berbasis keberlanjutan," kata dia.

Terkait kontribusi yang disebut Pemprov Sulsel minim, Febriany mengatakan hal itu tergantung tolok ukur. Jika yang disebut adalah kontribusi dari segi pajak dan pendapatan bukan pajak maka PT Vale selalu mengikuti ketentuan perpajakan di Indonesia.

"Dalam 10 tahun terakhir, total pembayaran penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak itu mencapai Rp16,6 triliun. Pembayaran kami pasti mengikuti peraturan perpajakan dan ketentuan yang ada karena kita patuh dengan perundang-undangan," katanya.

Kemudian jika yang dimaksud adalah kontribusi CSR rendah, maka PT Vale mengklaim penyaluran CSR juga berdasarkan aturan. Kata Febriany, hal itu dapat terlihat di Sorowako.

"Untuk yang kami lakukan di Sorowako, kami mengacu ke RIPPM atau Rencana Induk Pengembangan Masyarakat yang bervisi jangka panjang menciptakan masyarakat mandiri pasca tutup tambang," katanya.

Menurut Febryani, Pemprov Sulsel seharunya mengeluarkan blueprint atau detak biru sebagai kerangka kerja terperinci untuk pembangunan berkelanjutan. Namun sejauh ini, blueprint tersebut belum dikeluarkan.

Dengan demikian, setelah adanya penolakan perpanjangan izin tersebut, PT Vale pun berdialog dengan semua stakeholder untuk mencapai konsensus. Menurutnya, pembangunan berkelanjutan harus melibatkan tiga elemen yakni pemerintah, masyarakat dan perusahaan.

"Kalau satu elemen tidak ada, maka tidak akan berkelanjutan. Kalau kita tidak rembukkan bersama, maka akan tumpang tindih sinerginya tidak ada," katanya.

Sebelumya diberitakan bahwa salah satu alasan menolak perpanjangan kontrak itu karena PT Vale dianggap minim kontribusi. Hal itu disampaikan Andi Sudirman Sulaiman. Menurutnya, sudah saatnya masyarakat berdaulat di wilayah sendiri mengingat bahwa PT Vale merupakan perusahaan asing. 

“Lahan eks Vale dan kontrak karya hanya kontribusi 1,98 persen (bagi) pendapatan daerah. Ini sangat kecil sehingga terjadi perlambatan penanganan kemiskinan Luwu Raya dan Lutim di wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam,” jelasnya.

Sudirman pun menyatakan berkomitmen dan bertekad untuk mengambil alih lahan bekas tambang PT Vale yang telah direklamasi perusahaan di Blok Sorowako, Luwu Timur. Dia juga meminta lahan kontrak karya tidak diperpanjang.

“Kita tegaskan komitmen untuk memperjuangkan tambang eks vale dikelola oleh BUMD provinsi dan Kabupaten serta lahan kontrak karya tidak diperpanjang, lahan kontrak karya wajib menjadi milik Pemprov. Posisi Pemprov jelas untuk memiliki konsesi tersebut berada di bawah kendali Pemprov bersama Pemkab Lutim,” ujarnya.