Perbaikan Dua Gedung DPRD di Makassar Dimulai, Tahap Awal Rp10 Miliar

12 Des 2025, 23:43 WIB

Ashrawi Muin

Gedung DPRD Sulawesi Selatan, Jumat (12/12/2025) yang rusak setelah demo berujung ricuh. IDN Times/Asrhawi Muin

Intinya sih...

Ruang rapat paripurna DPRD Makassar masuk tahap kedua
Tahap awal ditargetkan rampung Juni 2026
Aktivitas DPRD berjalan di kantor sementara

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Makassar, IDN Times - Pemulihan gedung DPRD Sulawesi Selatan dan DPRD Makassar yang rusak akibat demonstrasi 29 Agustus 2025 memasuki fase awal setelah pemerintah menandatangani kontrak rekonstruksi tahap pertama bersama PT Hutama Karya. Penandatanganan berlangsung di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Kamis (11/12/2025), dan disaksikan Sekretaris DPRD Sulsel, M Jabir.

Kontrak tahap pertama bernilai sekitar Rp10 miliar dari total alokasi Rp90 miliar yang disiapkan pemerintah untuk penanganan dua kompleks parlemen tersebut. Tahap ini difokuskan pada pengerjaan mendesak untuk mengamankan struktur bangunan yang dinilai prioritas.

Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Cipta Karya Wilayah I Sulsel, M Yamin Thalib, menjelaskan bahwa paket pekerjaan digabungkan dalam satu kontrak karena mencakup dua lokasi. Untuk DPRD Makassar, tahap pertama diisi rehabilitasi bangunan sayap kanan. Sementara ruang paripurna baru masuk tahap berikutnya.

"Untuk kegiatan penanganan pasca kerusuhan, memang kontraknya ini disatukan. Jadi ada kegiatan di Kota Makassar dan Provinsi," kata Yamin.

1. Ruang rapat paripurna DPRD Makassar masuk tahap kedua

Kondisi Gedung DPRD Kota Makassar yang terbakar saat kerusuhan 29 Agustus 2025, Selasa (16/9/2025). (IDN Times/Asrhawi Muin)

Ruang paripurna DPRD Makassar belum masuk pengerjaan pada tahap awal. Bagian ini diklasifikasikan sebagai bangunan yang harus direkonstruksi penuh. Kontrak yang berjalan saat ini baru menyentuh pekerjaan pada bangunan sayap kanan.

"Untuk bangunan utama atau ruang paripurna itu kemungkinan masuk di tahap kedua karena dia masuk kegiatan yang akan di rekonstruksi. Artinya, bangunan akan dibongkar untuk Kota Makassar," kata Yamin.

Untuk DPRD Sulsel, Yamin menjelaskan ada 11 massa bangunan yang ditangani. Analisis teknis menetapkan bangunan Sekretariat sebagai satu-satunya unit yang harus direkonstruksi total.

"Bangunan yang direkonstruksi yaitu bangunan Sekretariat yang memang hancur. Gedung utama masuk kontrak sekarang, dia masuk rehabilitasi," kata Yamin.

Beberapa unit masih dinilai layak untuk dipulihkan. Beberapa di antaranya yakni ruang aspirasi, kantin, ruang genset, dan tower.

2. Tahap awal ditargetkan rampung Juni 2026

Kondisi Gedung DPRD Kota Makassar yang terbakar saat kerusuhan 29 Agustus 2025, Selasa (16/9/2025). (IDN Times/Asrhawi Muin)

Yamin mematok durasi pengerjaan tahap pertama selama enam bulan. Target itu menjadi acuan bagi seluruh proses konstruksi awal.

"Jadi kalau bicara nilai kontrak itu kurang lebih Rp10 miliar tahap pertama 6 bulan. Jadi kemungkinan berakhir di Juni 2026," ucapnya.

PT Hutama Karya ditetapkan sebagai pemenang tender sekaligus pelaksana untuk seluruh paket pekerjaan. Penunjukan ini berlaku untuk gedung DPRD Makassar maupun DPRD Sulsel.

"Dua-duanya dikerjakan oleh Hutama Karya," kata Yamin.

3. Aktivitas DPRD berjalan di kantor sementara

Salah satu ruangan dijadikan ruang rapat paripurna DPRD Sulsel di kantor sementara yang berlokasi di kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Makasar, Selasa (9/9/2025). (IDN Times/Asrhawi Muin)

Sembari menanti pemulihan gedung, DPRD Sulsel kini menempati gedung Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) di Kompleks Perkantoran PU Sulsel sebagai kantor sementara. Sementara itu, DPRD Makassar berkegiatan di bekas kantor Perumnas Regional VII di Jalan Letjen Hertasning.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Sulsel, M Jabir, menilai pemulihan gedung menjadi urgensi agar kegiatan kedewanan dan administrari bisa kembali berjalan normal. Penyelesaian kontrak yang sedang berjalan pun diinginkan tuntas sesuai jadwal.

"Kami berharap proyek ini bisa segera diselesaikan agar para anggota dewan dapat kembali berkantor seperti biasa," katanya.