Pengurus Masjid di Makassar Terancam Pidana Jika Menggelar Tarawih

Yudhiawan yang juga merupakan Wakil Gugus Ketua Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Makassar ini menyebutkan jenis hukuman pidana terhadap pelanggar aturan PSBB di Makassar.

“Sanksi pidananya jelas, penjara maksimal satu tahun, serta denda seratus juta rupiah. Jadi tindakan pertama yakni teguran, kemudian jika masih dilaksanakan akan dipanggil pengurusnya dan kami proses sesuai aturan hukum yang berlaku” tegas Yudhiawan. 

Pihaknya juga mengaku akan memberikan tindakan tegas kepada pengguna jalan yang masih melanggar, termasuk konvoi kendaraan dan balapan liar. 

Sementara itu, Pj Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb mengatakan bersama para camat se-Kota Makassar serta pengurus organisasi keagamaan Islam seperti MUI, NU, Muhammadiyah, Wahdah, DMI menyepakati untuk tidak lagi menggelar aktivitas ibadah di masjid selama pemberlakukan PSBB di Kota Makassar.

“Alhamdulillah semua tadi sepakat bahwa tidak ada lagi aktivitas ibadah di masjid selama PSBB dan akan dilakukan tindakan hukum bagi yang masih melanggar. Kita juga meminta kepada seluruh ASN di Pemkot Makassar yang saat ini melakukan WFH agar aktif menyampaikan ke tetangganya terkait pelaksanaan aturan-aturan PSBB sehingga sosialisasi yang dilakukan bisa lebih terjangkau diseluruh kantong-kantong masyarakat," jelas Iqbal.

Iqbal pun menyebut bahwa di hari ketiga pemberlakuan PSBB, tingkat kedisiplinan warga Kota Makassar telah mencapai 75 persen. Meski begitu, tindakan-tindakan tegas akan terus dilakukan jika ditemukan ada pelanggar.

“Terkait kesalahpahaman terhadap izin salah satu toko aksesoris handphone, itu sudah kita perbaiki. Rupanya kemarin ada tim kita yang mempersepsikan itu bagian dari yang dikecualikan, sehingga dikeluarkan izin. Surat pencabutan izinnya sudah saya tanda tangani, jadi sudah tidak boleh lagi beroperasi," kata Iqbal.