Pengendalian Banjir Makassar Fokus pada Perbaikan Kanal dan Drainase

Suryadarma juga menyampaikan pihaknya telah menyiapkan berbagai upaya mitigasi, termasuk pembangunan dan pemeliharaan bendungan, kolam regulasi, serta waduk. Namun, dia mengatakan masih diperlukan langkah-langkah lebih lanjut guna memastikan sistem pengendalian banjir berjalan efektif.

"Permasalahan banjir di Makassar tidak bisa hanya ditangani oleh satu pihak. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah kota, BBWS, serta stakeholder terkait agar solusi yang diterapkan dapat berjalan optimal," katanya. 

Berdasarkan penyebabnya, dia menekankan pembenahan infrastruktur drainase di Kota Makassar agar menjadi salah satu prioritas utama dalam pengendalian banjir. Hal ini guna memastikan pengendalian daerah aliran sungai (DAS) berjalan dengan baik. 

"Sistem drainase yang tidak berfungsi optimal dapat memperburuk kondisi banjir, terutama saat curah hujan tinggi. Hal ini juga berpengaruh terhadap kondisi sungai-sungai, terutama Sungai Jeneberang dan Sungai Tallo," jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan bahwa pemerintah kota siap mengambil langkah konkret untuk menangani masalah ini. Salah satunya adalah pengerukan kanal guna mengurangi sedimentasi yang memperlambat aliran air.

"Sedimen yang menumpuk di kanal menjadi penyebab utama banjir. Kami perlu membahas bagaimana proses pengerukan ini dilakukan agar hasilnya benar-benar efektif," jelas Munafri. 

Selain itu, dia menekankan pentingnya koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Kejaksaan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), untuk memastikan semua kebijakan memiliki dasar hukum yang jelas.

"Kami akan mengadakan pertemuan kembali setelah Lebaran dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Pemprov Sulsel dan stakeholder lainnya, agar solusi yang dirumuskan dapat berjalan sesuai regulasi yang berlaku," katanya. 

Usai audiensi tersebut, Munafri juga menyinggung wacana relokasi warga di daerah rawan banjir, terutama di wilayah Antang. Namun, dia menegaskan bahwa keputusan relokasi harus melalui kajian mendalam.

"Kita harus kajian mengenai proses relokasi itu. Setelah relokasi itu, awalnya ke mana tuh. Kajian. Direlokasi agar tidak datang banjir berulang-ulang. Saya juga sepakat. Tapi kan butuh kajian lebih detail," katanya. 

Menurut data sementara, ada sekitar 400 kepala keluarga (KK) yang terdampak di wilayah tersebut. Munafri menyebutkan pihaknya akan menghitung secara rinci kebutuhan anggaran sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.

"Ini kan rumahnya orang mau kita kasih pindah. Tapi ini kan menurut saya butuh kajian yang benar-benar bahwa memang hasil kajiannya itu memberikan dampak bahwa harus dipindahkan lebih bagus. Ya kenapa tidak," kata Munafri. 

Munafri juga menyoroti dua titik utama yang menjadi perhatian khusus dalam penanganan banjir, yaitu Jalan AP Pettarani dan Jalan Urip Sumoharjo. Kedua ruas jalan ini kerap terendam saat hujan deras, menyebabkan kemacetan parah dan mengganggu aktivitas masyarakat. 

"Kecamatan Manggala juga menjadi fokus perhatian karena termasuk wilayah rawan banjir yang terdampak. Upaya perbaikan di kawasan ini harus segera dilakukan bersama," katanya. 

Selain penanganan teknis, Munafri juga menyoroti pentingnya edukasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Dia menekankan bahwa sampah yang menyumbat drainase menjadi salah satu faktor utama penyebab banjir.

"Perlu ada pendekatan persuasif dan edukasi yang lebih masif kepada masyarakat. Jangan sampai upaya kita dalam memperbaiki drainase justru terganggu oleh kebiasaan membuang sampah sembarangan," tegasnya.