Makassar, IDN Times - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan hingga kini masih terus berupaya mengendalikan kasus COVID-19 meski jumlah kasus mulai menurun. Demi memutus mata rantai penularan virus, pemprov mengeluarkan berbagai kebijakan.
Sejumlah kebijakan itu di antaranya larangan mudik bagi ASN, posko penyekatan mudik di perbatasan, hingga pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro. Semua itu sejalan dengan instruksi Menteri Dalam Negeri.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Hasanuddin, Adnan Nasution mengatakan berbagai peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait pengendalian COVID-19 belum maksimal. Dibutuhkan lebih banyak inovasi.
"Kalau saya melihatnya itu belum maksimal. Semestinya ada inovasi-inovasi kebijakan atau terobosan untuk meminimalisir terjangkitnya virus Corona," kata Adnan saat dihubungi IDN Times via telepon, Jumat (28/5/2021).