Penerapan Wajib Suket Bebas Corona di Makassar Diundur ke Minggu

Rudy kembali menjelaskan tujuan dari kebijakan ini. Yakni mempersempit aktivitas masyarakat yang dianggap tidak perlu demi mencegah penyebaran COVID-19. Dia pun meminta masyarakat tidak perlu panik jika kebijakan ini diterapkan. 

Pemkot Makassar, kata Rudy, memastikan  bahwa perekonomian harus tetap berjalan walaupun dalam situasi pandemik COVID-19. Dengan demikian, Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2020 yang mengatur tentang pembatasan pergerakan lintas antar daerah, mencantumkan pengecualian bagi pekerja.

"Kita tidak ingin juga membatasi para pekerja (luar kota) masuk ke Makassar karena roda perekonomian pasti terganggu. Para pekerja adalah penggerak ekonomi Makassar sehingga kita kecualikan seperti ASN, Polri, TNI, pegawai swasta, pedagang, buruh pekerja, pedagang sayur," kata Rudy.

Meskipun masuk dalam pengecualian, namun mereka tetap harus menunjukkan identitas dan surat tugas keterangan kerja di Makassar. Selain pengecualian itu, masuk ke Kota Makassar ataupun keluar kota, wajib menunjukkan surat keterangan bebas COVID-19.

Rudy pun memastikan bahwa pihaknya akan tetap mengawasi para pekerja dari luar kota yang masih melakukan aktivitas di Kota Makassar.

"Kalau petugas melihat ada gejala-gejala atau suhu tubuhnya tinggi, kita rapid (test). Artinya kita tetap meminimalisir potensi," ujarnya.

Ketua Satuan Tugas COVID-19 Kota Makassar Iman Hud mengatakan, pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait Perwali Nomor 36 Tahun 2020. Sosialisasi dilakukan sejak dua hari lalu sebagai upaya edukasi kepada masyarakat tentang surat keterangan bebas COVID-19. 

Meski begitu, Iman mengaku belum menurunkan personil untuk melakukan penjagaan di batas-batas Kota Makassar. Dia mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu perintah untuk hal tersebut.

"Sampai saat ini belum ada personil yang menjaga di perbatasan. Belum ada perintah terakhir, bukan belum ada kepastian. Kita menunggu perintah," katanya.