Peneliti Unhas: Kebijakan Publik Makassar Harus Berbasis Ilmu dan Data

24 Des 2025, 21:49 WIB

Diskusi Publik dan Refleksi Akhir Tahun DPRD Kota Makassar di Hotel Aston, Rabu (24/12/2025). (IDN Times/Asrhawi Muin)

Makassar, IDN Times - Diskusi Publik dan Refleksi Akhir Tahun DPRD Kota Makassar yang digelar di Hotel Aston, Rabu (24/12/2025), menyoroti isu banjir di kota ini dan perlunya kebijakan berbasis bukti dan ilmu pengetahuan. Acara bertajuk Membaca Isu, Merespon Aspirasi ini menghadirkan Andi Ahmad Yani dari Policy and Governance Laboratory Universitas Hasanuddin sebagai narasumber.

Dalam paparannya, Andi Ahmad Yani menjelaskan bahwa penanganan banjir selama ini kerap terfokus pada pembangunan drainase. Padahal, pendekatan tersebut belum cukup menyelesaikan akar permasalahan banjir di Makassar.

"Kalau kita lihat banjir, paling responnya membangun drainase. Apakah dengan membuat drainase bisa mengatasi masalah?," kata Ahmad.

1. Kebijakan hanya berfokus pada permukaan dan hal viral

Satgas Drainase Pemkot Makassar membersihkan saluran air di Jalan Urip Sumoharjo, Jumat (5/12/2025).(Dok. Dinas PU Makassar)

Ahmad menyoroti perilaku warga yang masih sering membuang sampah sembarangan sebagai faktor pemicu banjir. Dia juga mencontohkan genangan air di wilayah Talassa yang terus terjadi sebagai bukti bahwa pendekatan saat ini belum menyelesaikan akar masalah.

Dia menekankan perlunya keterlibatan ilmuwan dalam penyusunan kebijakan lingkungan. Menurutnya, masukan berbasis ilmu pengetahuan dapat menghasilkan strategi yang lebih tepat dan efektif.

"Libatkan ilmuwan jangan hanya membuat kebijakan berdasarkan apa yang viral. Ketika membuat kebijakan berdasarkan yang viral, kita jadi pemadam kebarakaran. Hanya masalah permukaan. Kita tidak menyelesaikan problem," katanya.

2. Penggunaan data dan bukti ilmiah sebagai dasar strategi

ilustrasi pemimpin (IDN Times/Aditya Pratama)

Ahmad menyoroti pentingnya penggunaan data dan bukti ilmiah sebagai dasar strategi pemerintah kota dan DPRD. Dia menjelaskan bahwa pendekatan ini memastikan masyarakat mengetahui setiap langkah yang diambil bersifat responsif dan terukur.

"Itu tidak akan pernah selesai kalau caranya begitu. Cari bukti, cari data, dan buat strategi yang membuat masyarakat tahu bahwa kita bekerja secara responsif," kata Ahmad.

Dia menekankan bahwa kinerja anggota dewan tidak cukup hanya diukur dari aktivitasnya. Dia pun menegaskan bahwa keberhasilan perlu dibuktikan melalui hasil nyata yang terlihat oleh masyarakat.

"Kita percaya semua anggota dewan bekerja dengan baik. Tapi bekerja betulankah? Bisa jadi bekerja tapi mana buktinya? Ke depan, gunakan sains, teknologi, responsitf agar masyarakat tahu bahwa kita bekerja," imbuhnya.

3. DPRD harus berperan aktif bentuk citra Makassar

Suasana gedung sementara DPRD Makassar di Jalan Hertasning, Senin (6/10/2025). (IDN Times/Asrhawi Muin)

Ahmad lantas mengajak DPRD untuk berperan aktif dalam membentuk citra Makassar. Dia merasa perlu menjadikan kota ini sebagai wilayah yang tanggap terhadap permasalahan masyarakat.

"Mari kita ubah image Makassar dengan setelah DPRD Makassar mengalami insiden beberapa waktu lalu," katanya.