Penanganan Kasus Anak di Luwu Timur Salah dari Awal

Makmur menyebut kategori kasus seperti ini masuk dalam daftar merah atau kasus berat. Artinya, kasus yang betul-betul harus ditangani dengan serius.

"Seharusnya ketika ada pelapor seperti ini, mereka mengamankan dulu pelapor dengan anaknya yang menjadi korban," ujar Makmur.

Langkah pengamanan yang dimaksud adalah tidak menghubungi pihak mana pun, apalagi terlapor sebagai upaya klarifikasi terkait laporan.

"Itu juga tidak bisa langsung diasesmen ini anak, harus melihat kondisi kapan waktu yang tepat, anak ini layak diasesmen," ujar Makmur.

Ketika hasil asesmen telah diketahui, barulah petugas bisa merujuk apakah korban mesti dikonseling atau divisum.

"Konseling ini juga terbagi, sampai dokter, psikolog dan hal lain yang menyangkut pengalaman yang dialami si anak. Jadi tidak buru-buru menyimpulkan," ucapnya.

Menurut Makmur, karena konteks kasus yang serius, keamanan dan privasi korban mesti dijaga dan tak boleh seorang pun diketahui, selain petugas yang mendampingi. Dikhawatirkan, terlapor memanfaatkan cela dan segala cara agar kasus ini bisa dimediasi dan tuntas tanpa diketahui pelapor.

"Kita harus menjaga dengan baik klien kita ini. Karena ini sangat urgen, pihak terlapor melakukan sesuatu hal yang tidak diinginkan dan frontal, seperti membujuk atau melobi bahkan membayar kita. Makanya kita tidak mau kalau ini yang kemudian terjadi tapi cela itu dimanfaatkan," Makmur menerangkan.

Makmur bilang, ada indikasi pelanggaran kode etik dalam penanganan dan pendampingan pelapor dan korban oleh petugas di Lutim. "Kok bisa-bisanya (petugas) menelpon terlapor dan mempertemukan juga itu anak. Padahal itu sangat tidak boleh sekali. Itu tidak dibenarkan dalam pelayanan," dia melanjutkan.

Makmur menyatakan, kesalahan penanganan itulah yang mestinya dievaluasi oleh petugas. Dia mencontohkan penanganan di P2TP2A Makassar.

"Kalau kita di Makassar, kasus seperti ini tegas. Tidak boleh ketemu siapa pun. Kalau ketemu, silakan berhadapan dengan saya. Enak sekali kalau tidak ketemu, lobi-lobi dari terlapor ini tidak akan jalan," jelasnya.

Selain itu, lanjut Makmur, pelapor dan korban juga mesti didampingi ketika diperhadapkan dengan kepolisian untuk melapor. "Ketika diperiksa, tidak bisa dilepas begitu saja. Harus didampingi juga dengan ibunya, atau kita dari P2TP2A. Tidak bisa diambil keterangannya kalau sendiri," Makmur melanjutkan.

Makmur bilang, pendampingan bertujuan agar arah dalam proses pemeriksaan kepolisian jelas dan tidak keluar dari ranah pelaporan. "Ini kesalahan juga yang dilakukan Polres Luwu Timur. Apalagi misalnya kalau penyidik, perspektif tentang perlindungan anaknya itu minim. Dan belum terlatih," katanya.

Dihubungi terpisah, Kepala Kepala Seksi Pelayanan P2TP2A Lutim Firawati masih enggan berkomentar banyak mengenai teknis pelayanan dan pendampingan awal korban. Dia mengaku tengah sibuk. "Nanti pi dulu nah karena saya masih sama tim dari Polda," ucap Firawati saat dihubungi terpisah.