Pemutusan Data Kependudukan Dianggap Rugikan Warga Makassar

Armin menyebut pemutusan akses oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh merupakan kebijakan keliru. Sebab dalam hal ini, yang paling dirugikan adalah masyarakat. Dia berharap kondisi segera normal seperti semula.

Armin mengutip Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menyebutkan bahwa negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima. Termasuk dalam memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif.

Dekan Fisip Unhas itu mengungkapkan bahwa dalam sistem pemerintahan, tidak boleh pemerintah memutus hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik, tapi bagaimana melayani rakyat. Kendati ada masalah mutasi jabatan, seharusnya diselesaikan sesuai aturan bukan malah rakyat kena getahnya.

"Dalam keadaan bagaimana pun layanan kepada masyarakat harus terus berlangsung, dan kalau ada terjadi kesalahan teknis dalam tubuh pemerintahan atau birokrasi harus dibicarakan ke dalam dan diselesaikan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ditetapkan," kata Prof Armin.

Pj Wali Kota Makassar, beberapa waktu lalu menggelar mutasi sejumlah jabatan di lingkup Pemkot sesuai rekomendasi Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri. Dia mengembalikan posisi para pejabat yang dimutasi oleh mantan Wali Kota Mohammad Ramdhan 'Danny' Pomanto, karena SK-nya dianggap cacat hukum. Mutasi kemudian berpolemik, karena penggantian Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanpa izin Dirjen Dukcapil.

Menurut Prof Armin, idealnya Dirjen Dukcapil melakukan koordinasi dengan Dirjen Otonomi Daerah (Otda) karena kedua lembaga itu bernaung dalam satu kementerian yaitu Kemendagri. Sehingga, keputusan yang direkomendasikan oleh Dirjen Otda pada prinsipnya disetujui Dirjen Dukcapil.

"Jadi sebenarnya ini persoalan koordinasi yang keliru tapi masyarakat yang dihukum. Seharusnya Dirjen memahami bahwa Pj Wali Kota hanya menjalankan perintah atasan dan sudah sesuai dengan prosedur. Tidak boleh menghukum masyarakat dalam bentuk pemutusan layanan online itu," ucapnya.

Sebelumnya, Pj Wali Kota Makassar M Iqbal Samad Suhaeb mengakui adanya kesalahan mutasi dengan mengembalikan jabatan Nielma Palamba sebagai Kadis Dukcapil Makassar. Padahal, jabatan sebelumnya sudah diduduki Aryati Puspa Abady, sehingga terdapat dua pimpinan.

Akibat pemutusan jaringan itu, layanan di kantor Dukcapil Makassar sempat lumpuh karena server Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) tidak bisa diakses, membuat layanan pengurusan KTP-el, KK, dan Akte Kelahiran menjadi terhenti sementara di 15 kecamatan. Hingga saat ini warga Makasar masih menunggu kapan pengurusan administrasi normal kembali.

"Wali kota yang salah. Biar wali kota saja yang ditegur, saya harapnya begitu. Biarkan pelayanan masyarakat berjalan, saya memohon kepada Kemendagri," kata Iqbal.