Pemuda Muhammadiyah Makassar Desak Polisi Tangkap Hasanuddin BRIN

26 Apr 2023, 11:46 WIB

Ketua DPD Pemuda Muhammadiyah Kota Makassar Awang Dermawan. (Dok. Istimewa)

Makassar, IDN Times - Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Makassar Awang Dermawan mendesak aparat kepolisian menindak tegas peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Andi Pangerang Hasanuddin.

Sebelumnya beredar informasi meresahkan di media sosial, yakni ancaman Hasanuddin membunuh warga Muhammadiyah. Menurut Awang, sikap tegas kepolisian dibutuhkan untuk mencegah perpecahan di masyarakat.

"Polisi mesti segera menangkap pelaku untuk mengantisipasi hal-hal yang dapat merusak persatuan umat beragama. Ancaman pembunuhan ini adalah hal yang mengerikan yang dapat menimbulkan perpecahan bangsa," kata Awang dalam keterangannya, yang dikutip, Rabu (26/4/2023).

1. Pimpinan BRIN diminta bertindak tegas

Gedung Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) (brin.go.id)

Sebelumnya, ramai diperbincangkan di media sosial perihal perbedaan penetapan 1 Syawal 1444 Hijriah. Seseorang yang diduga peneliti dari BRIN dengan nama akun Facebook Andi Pangerang Hasanuddin berkomentar di tautan yang ditulis peneliti BRIN lainnya, Thomas Djamaluddin.

Awalnya Thomas berkomentar bahwa Muhammadiyah tidak taat pada keputusan pemerintah karena berbeda penetapan Lebaran 2023. Tautan dari Thomas tersebut dikomentari Andi Pangerang Hasanuddin dengan akun Facebook Ap Hasanuddin yang bernada sinis dan pengancaman terhadap warga Muhammadiyah.

Awang mengecam sikap dan komentar intoleran bernada provokatif yang ditunjukkan peneliti BRIN. Ia berpendapat, sikap dan perilaku demikian merupakan kualitas terendah orang yang mengaku intelektual yang bahkan berasal di lembaga pemerintah.

"Mereka ini yang selalu mendengungkan toleransi tapi nyatanya berwatak intoleran. Pimpinan BRIN harus mengevaluasi dan menindak tegas para bawahannya yang bersikap demikian," ucap Awang.

2. Kader Pemuda Muhammadiyah agar tidak terpancing

Ilustrasi Logo Muhammadiyah (Website/muhammadiyah.or.id)

Di samping desakan yang disampaikan, Awang tetap mengimbau seluruh kader Persyarikatan, khususnya kader Pemuda Muhammadiyah untuk tidak terpancing dengan upaya-upaya provokatif. Sebab itu dapat memecah belah umat dan merusak persatuan bangsa.

"Kiyai Dahlan dulu juga pernah mengalami intimidasi dan persekusi saat membetulkan arah kiblat dan melakukan pembaharuan lainnya. Namun, beliau tetap mengedepankan adab dan konsisten pada jalur perjuangan dakwah Islam rahmatan lil alamin," katanya.

Awang juga mengajak seluruh umat Islam di Indonesia untuk menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dalam menyikapi perbedaan pendapat. Hal itu, menurut dia, sangat dibutuhkan untuk tetap menjaga keharmonisan hidup umat beragama.

"Tentu semua ini mesti diawali oleh negara yang mesti menunjukkan sikap mengayomi seluruh umat beragama di Indonesia," dia melanjutkan.

3. BRIN gelar sidang majelis etik ASN

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko. Foto: Dok IDN Times/Rendra Saputra

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah mengecek informasi dan status yang dianggap meresahkan masyarakat. Sivitas bersangkutan, yakni Andi Pangerang Hasanuddin segera ditindaki.

"Langkah konfirmasi telah dilakukan untuk memastikan status APH adalah ASN di salah satu pusat riset BRIN. Selanjutnya, sesuai regulasi yang berlaku BRIN akan memproses melalui Majelis Etik ASN, dan setelahnya dapat dilanjutkan ke Majelis Hukuman Disiplin PNS sesuai PP 94/2021," ujar Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko dalam keterangan persnya, Selasa (25/4/2023).

Meski sivitas tersebut sudah membuat surat permintaan maaf, BRIN tetap akan memproses yang bersangkutan dengan menggelar Sidang Majelis Etik ASN, yang diagendakan Rabu. Setelahnya sidang Majelis Hukuman Disiplin ASN untuk penetapan sanksi final.

"BRIN meminta maaf, khususnya kepada seluruh warga Muhammadiyah, atas pernyataan dan perilaku salah satu sivitas BRIN, meskipun ini adalah ranah pribadi yang bersangkutan," kata Handoko.