Pemprov Sulteng Bentuk Tim Penyelesaian Konflik Agraria

Gubernur Rusdy Mastura menyadari bahwa, masalah-masalah konflik agraria cenderung berkaitan dengan investasi yang menimbulkan gesekan di masyarakat. Hal itu memberikan dampak terhadap pembangunan di daerah. Dua ingin ada tim yang bisa menyelesaikan masalah tersebut, sehingga antara kepentingan masyarakat dan investasi bisa dapat berjalan dengan baik.

Jika persoalan agraria terselesaikan, Gubernur percaya pendapatan asli daerah (PAD) Sulteng bisa naik menjadi Rp5 triliun, dari saat ini senilai Rp1 triliun lebih. Peningkatan PAD dapat terlaksana salah satunya bila adanya investasi pada sektor agraria.

Di satu sisi, kata Gubernur, pemerintah harus menurunkan angka kemiskinan daerah yang saat ini berada di angka 13 persen.

"Kita tidak boleh hanya mengandalkan APBD, karena APBD kita tidak mampu. Kita butuh keterlibatan swasta," katanya.

Tenaga Ahli Gubernur M Ridha Saleh mengemukakan tim percepatan penyelesaian konflik agraria, di dalamnya merupakan orang-orang yang kredibel, serta punya pengalaman bekerja di bidang agraria. Tim diminta mengurai dan mendorong penyelesaian konflik agraria yang struktural, bukan merespons kasus per kasus.

"Tim ini di dalamnya tidak ada kepentingan pribadi, serta orang-orang yang memiliki pengalaman kerja di bidang agraria," kata Edang sapaan akrab M Ridha Saleh.

Edang menjelaskan, gagasan Gubernur untuk membentuk tim percepatan penyelesaian konflik agraria, sudah lama, dan beberapa kali didiskusikan. Gubernur tidak menginginkan tim ini terkesan hanya menjadi kepentingan politik.

"Oleh karenanya gubernur sangat hati-hati dalam pembentukan tim ini, sehingga ada kriteria-kriteria bagi anggota tim," kata Edang.

Komisi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Sulawesi Tengah berharap ada titik terang dari hasil penyelidikan uji balistik dilakukan Polri atas peristiwa tertembaknya seorang warga dalam unjuk rasa penolakan tambang di Kabupaten Parigi Moutong beberapa waktu lalu.

"Proses pemeriksaan dan uji ilmiah senjata api yang digunakan personel kepolisian harus benar-benar dilakukan secara terbuka dan transparan, agar publik mengetahui perkembangan investigasi dilakukan aparat penegak hukum," kata Ketua Komnas HAM Sulteng Dedy Askary.

Dia menyambut positif upaya Polda Sulteng  menguji balistik senjata api yang digunakan personel kepolisian saat menjalankan tugas. Itu disebut satu upaya konkret untuk membuktikan siapa dan apa yang sebenarnya terjadi.

Selain itu, keterbukaan dalam proses penyelidikan tersebut juga untuk meyakinkan publik bahwa institusi telah melaksanakan upaya dan mengambil langkah yang seharusnya dilakukan.

"Peristiwa ini menjadi bagian dari pelajaran berharga bagi kita semua. Kami juga meminta kepolisian agar peristiwa ini perlu menjadi catatan penting dalam mengevaluasi protap pengamanan unjuk rasa supaya insiden ini tidak lagi terjadi," ujar Askary.