Pemprov Sulsel Tunggu Petunjuk Penyaluran BLT Minyak Goreng

Minyak goreng memang masih menjadi masalah di tengah masyarakat. Untuk mendapatkan satu liter minyak goreng kemasan, masyarakat harus merogoh kocek lebih lantaran harganya yang mahal.

Penyaluran BLT ini pun diharapkan mampu menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Hanya saja penyalurannya diharapkan tepat sasaran.

"Bagus sekali. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa ter-cover semuanya. Tentu masyarakat kecil kita masih menunggu karena sangat butuh sekali sekarang ini," katanya.

Kepala Dinas Sosial Sulawesi Selatan Irawan Bintang menjelaskan bahwa kewenangan BLT ini masih berada di pusat. Namun masalah data penerima biasanya akan mengacu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sedangkan untuk minyak goreng belum diketahui apakah memakai data DTKS atau data yang lain.

Dia menyebut mekanisme penyaluran bantuan biasanya langsung dari pemerintah pusat melalui bank ataupun kantor pos. Apalagi jika pemerintah pusat telah mempunyai database tersendiri yang diambil DTKS.

"Pusat kan sudah punya data DTKS. Tapi khusus minyak goreng kayaknya pusat punya database nya. Mungkin diambil juga dari DTKS. Intinya belum ada petunjuk," katanya.

Penyaluran BLT minyak goreng itu merupakan rencana Presiden RI Joko Widodo. Penyaluran BLT itu ditujukan kepada masyarakat yang terimbas kenaikan harga minyak goreng.

Bantuan tersebut direncanakan akan diberikan sebesar Rp100 ribu setiap bulan untuk selama tiga bulan yaitu April, Mei dan Juni. Dengan sekali penerima secara langsung yaitu Rp300 ribu.