Pemprov Sulsel Fasilitasi Pengurusan Sertifikat Halal Produk IKM

Kepala Dinas Perindustrian Sulsel, Ahmadi Akil, saat dikonfirmasi terpisah mengatakan IKM yang akan memperoleh sertifikasi halal tahun ini adalah yang bergerak di sektor pangan dan kuliner. Sebab dua sektor IKM tersebut merupakan keunggulan Sulsel.

Ditambah lagi dengan masih banyaknya IKM yang belum tersertifikasi. Namun, kata Ahmadi, tidak menutup kemungkinan sektor lain seperti tekstil ataupun kosmetik akan difasilitasi untuk memperoleh sertifikasi halalnya juga. 

"Tetapi kita masih fokus di Sulsel ke pangan dan kuliner. Itu IKM terbesar di Sulsel. Itu memang Sulsel potensi komoditinya lebih ke pangan," ujar Ahmadi, Kamis (16/6/2022).

Ahmadi menjelaskan sertifikasi halal ini sangat penting bagi IKM untuk bisa masuk di pasar modern. Bahkan sertifikasi halal juga menjadi salah satu persyaratan ketika IKM akan mengekspor produknya.

Sayangnya tidak semua IKM bisa dengan mudah mengurus sertifikasi halal. Persoalan biaya menjadi salah satu alasan IKM belum memiliki sertifikasi halal.

"Namanya juga pelaku industri kecil menengah. Sangat terbatas dia punya modal sehingga dia masih lebih fokus ke pembelian bahan-bahan untuk membuat produk," kata Ahmadi.

Karena itu, Pemprov Sulsel mengalokasikan Rp600 miliar untuk memfasilitasi pengurusan sertifikasi halal bagi 350 IKM untuk tahun 2022. Tahun 2021, Pemprov telah memfasilitasi pemberian sertifikat halal gratis kepada 100 IKM.

Untuk tahun depan, Pemprov berharap lebih banyak lagi IKM yang mendapatkan sertifikasi halal. Bahkan tahun depan, Pemprov menargetkan 1.000 IKM.

"Makanya kemarin Pak Gubernur menegaskan kepada kadis Perdagangan untuk segera menyampaikan ke 24 kabupaten/kota agar IKM yang sudah memenuhi syarat untuk masuk di pasar retail itu harus segera difasilitasi," kata Ahmadi.