Pemprov Sulsel dan Bank Indonesia Luncurkan Kartu Kredit Pemda

04 Okt 2023, 20:16 WIB

Penyerahan secara simbolis Kartu Kredit Indonesia (KKI) Segmen Pemerintah yang berlangsung di Hotel Claro Makassar, Rabu (4/10/2023). Dok. BI Sulsel

Makassar, IDN Times - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan secara resmi meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di Hotel Claro, Rabu (4/10/2023). KKPD ini menjadi yang pertama di Kawasan Indonesia Timur.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih, mengatakan bahwa KKPD dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran pemerintah daerah.

“Dengan total belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mencapai Rp800 triliun setiap tahunnya, kami di Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menjadikan implementasi KKPD sebagai concern bersama," kata Filianingsih.

1. Diterapkan secara bertahap

Ilustrasi kredit (IDN Times/Arief Rahmat)

Peluncuran KKPD ini sejalan dengan arahan Wakil Presiden Republik Indonesia, K.H. Ma'ruf Amin, dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Rakornas P2DD) pada 3 Oktober 2023. Saat itu, Ma'ruf meminta agar pemerintah daerah segera mempercepat implementasi KKPD guna mendukung meningkatkan kualitas belanja pemerintah daerah.

Penggunaan KKPD Provinsi Sulawesi Selatan akan dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari 5 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga akhirnya diterapkan pada seluruh OPD lingkup Provinsi Sulawesi Selatan. Kehadiran KKPD menjadi perwujudan langsung program prioritas Pj Gubernur Sulawesi Selatan, yaitu mewujudkan kemudahan pelayanan publik dan investasi.

“Pengimplementasian KKPD memberi kemudahan dan percepatan dalam penyelesaian pembayaran atas kewajiban Pemerintah Daerah, melancarkan perputaran ekonomi masyarakat khususnya bagi penyedia jasa Usaha Kecil dan Menengah" kata Bahtiar selaku Pj Gubernur Sulsel.

2. Sebanyak 14 Pemda tandatangani perkada KKPD

14 Pemda tandatangani Perkada KKPD di Hotel Claro Makassar, Rabu (4/10/2023). Dok. BI Sulsel

Peluncuran KKPD ini diikuti penandatanganan serentak Peraturan Kepala Daerah (Perkada) KKPD oleh 14 pemerintah kabupaten/kota. Mereka adalah Makassar, Palopo, Parepare, Bulukumba, Maros, Barru, Pangkajene dan Kepulauan, Pinrang, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Sinjai, Soppeng, Sidenreng Rappang, dan Wajo.

Untuk mempercepat implementasi KKPD pasca penandatanganan ini, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, pemerintah kota/kabupaten, Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan, Bank Sulselbar selaku bank pemegang Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), dan Bank Mandiri selaku mitra co-branding, akan terus memperkuat kolaborasi.

Sinergi tersebut juga termasuk untuk mengawal 10 pemerintah kabupaten/kota lainnya di Sulawesi Selatan yang belum menyelesaikan Perkada.

3. Sulsel diharapkan jadi role model

Dok. Pribadi

Filianingsih pun menekankan peran penting Sulawesi Selatan dalam KKPD. Hal ini berkaitan dengan lokasi strategis Sulsel sebagai pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia.

“Sebagai hub dan pusat perekonomian di Kawasan Timur Indonesia, Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan dapat menjadi role model penerapan KKPD bagi Pemda lainnya di Indonesia Timur," kata dia.