Pemprov Dorong Kabupaten/Kota Siapkan Cadangan Pangan
Makassar, IDN Times - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengingatkan pemerintah daerah di kabupaten/kota turut menyiapkan cadangan pangan. Pemprov tengah berupaya meningkatkan cadangan pangan, dari saat ini 140 ton, dengan target ideal 400 ton.
"Kita masih butuh 360 ton dan ini telah disetujui oleh Bapak Pj Gubernur Sulsel untuk dilakukan pengembangan," kata Pj Sekretaris Daerah Sulsel Andi Muhammad Arsjad, saat membuka kegiatan Penguatan Database Cadangan Pangan Nasional, di Makassar, Senin (29/4/2024).
1. Masih ada lima daerah belum punya cadangan pangan
Arsjad mengungkapkan, pemerintah di tiap tingkatan harus memiliki cadangan pangan. Tidak hanya pemerintah provinsi, melainkan juga pemerintah kabupaten kota. Di Sulsel, masih ada lima daerah yang belum memiliki cadangan pangan, yaitu Kabupaten Tana Toraja, Toraja Utara, Sidrap, Maros, dan Takalar.
"Kami terus mendorong agar kelima kabupaten ini memiliki cadangan pangan. Tentu yang dilakukan dengan menyurati dan meminta mereka untuk menganggarkan di APBD-nya. Kita berharap agar tidak ada lagi kabupaten kota yang tidak memiliki cadangan pangan," terangnya.
2. Cadangan pangan dibutuhkan saat terjadi bencana
Arsjad menjelaskan, cadangan pangan menjadi suatu hal yang penting. Tidak hanya karena itu amanah dari undang-undang terkait pangan, melainkan juga menjadi urusan wajib yang harus dipenuhi.
"Kita juga sudah mengetahui bersama beberapa daerah kita mengalami bencana baik tanah longsor maupun banjir. Dalam kondisi seperti itu, kita harus memastikan bahwa pemenuhan pangan masyarakat harus terjaga, dan itulah salah satu manfaat dari cadangan pangan itu," Arsjad menjelaskan.
Menurut Arsjad, ketika kabupaten kota tidak memiliki cadangan pangan dalam kondisi kedaruratan, maka ini akan menjadi persoalan. Karena itu, pertemuan ini untuk memastikan bahwa kita mendorong kabupaten kota memiliki cadangan pangan yang cukup ideal sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerahnya masing-masing.
"Kemudian para petugas kita harapkan betul-betul melakukan proses penginputan data secara akurat, secara objektif, secara valid dengan melakukan konfirmasi dan verifikasi data," ucap Arsjad.
3. Cadangan harus disesuaikan dengan data akurat dan objektif
Ia menambahkan, kekeliruan data bisa menimbulkan kekeliruan analisa, yang bisa mengakibatkan kekeliruan kebijakan. Pemerintah pusat maupun daerah wajibk menyusun dan membangun serta mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi.
"Inilah pentingnya, bagi mereka sebagai pendata kabupaten kota untuk melaksanakan tugas itu dengan baik, karena ini bisa menjadi instrumen untuk memotret bagaimana kondisi-kondisi ketersediaan, bagaimana kondisi pasokan di daerah dan ini bagian dari stabilisasi pasokan sekaligus kita bisa mengetahui juga mana daerah kita mengalami rawan pangan," tambahnya.
"Jadi jangan pada saat inflasi baru kita panik. Data-data ini kalau bagus kita bisa mengantisipasi, memitigasi daerah-daerah kita yang berpotensi menjadi daerah yang rawan pangan. Oleh karena itu, data menjadi instrumen penting yang harus kita lakukan," dia melanjutkan.
