Pemprov Bantah DPRD Sulsel Tolak LPJ APBD 2021

Marwan mengatakan bahwa dalam proses pembahasan Ranperda tersebut, pejabat definitif Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman berhalangan hadir karena cuti untuk melaksanakan ibadah haji. Cuti tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, aturan tersebut menjelaskan bahwa apabila kepala daerah sedang berhalangan sementara dan tidak ada wakil kepala daerah, maka sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah. Hal tersebut sejalan dengan surat Plh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri bahwa Sekda Sulsel dapat melaksanakan tugas sehari-hari Gubernur. 

"Ini juga berarti bahwa selama pejabat definitif menjalankan cuti, maka jabatan Gubernur Sulawesi Selatan diisi oleh Sekretaris Daerah sebagai pelaksana harian Gubernur, dengan kata lain posisi Sekretaris Daerah tersebut merupakan atribusi dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” tuturnya.

Menilik ayat 1a Pasal 72 Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, menyebutkan bahwa gubernur yang berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pembahasan Ranperda dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Kepala Daerah.

Pada ayat 1b menyebutkan bahwa Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) dalam melakukan pembahasan Perda inisiasi baru, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.  

Dengan demikian, penandatanganan persetujuan bersama Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 dapat dilaksanakan oleh pelaksana harian Gubernur.

"Hal tersebut didasari pertimbangan bahwa penandatanganan persetujuan bersama Ranperda dimaksud merupakan tindakan strategis tetapi tidak berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan," kata Marwan.

DPRD paham bahwa Gubernur Sulsel sedang melaksanakan ibadah haji. Jika memang demikian, maka seharusnya Gubernur memberikan surat mandat kepada Plh untuk menandatangani ranperda tersebut. Namun hingga rapat dilaksanakan, DPRD tidak menerima surat mandat itu.

"Mengenai surat pemberian mandat dari pejabat definitif Gubernur Sulsel kepada Sekda untuk menandatangani persetujuan bersama ranperda, hal tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukan karena Gubernur sedang menjalani cuti," kata Marwan.

Terkait hal tersebut juga mempertimbangkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa apabila Pejabat Pemerintahan berhalangan menjalankan tugasnya, maka Atasan Pejabat yang berhalangan dapat menunjuk Pejabat Pemerintahan yang memenuhi persyaratan untuk bertindak sebagai pelaksana harian atau pelaksana tugas.  

Marwan juga menjelaskan laporan tersebut disusun dan diajukan kepada DPRD Sulsel berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA. 2021.

"Laporan ini sebelumnya telah diaudit oleh BPK RI, yang hasilnya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini telah melalui tahapan pembahasan Ranperda dan memiliki ketentuan jadwal untuk penetapannya,” kata Marwan.

Rapat paripurna pada Rabu 20 Juli 2022 kemarin, menjadi batas terakhir untuk menandatangani laporan pertanggungjawaban tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut, kata Marwan, maka Pemprov Sulsel akan menyusun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 menetapkan dalam bentuk Perkada (Pergub) berdasarkan ketentuan Pasal 323 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Di mana nanti dalam pelaksanaannya pemerintah daerah tetap akan melakukan konsultasi pada Kementerian Dalam Negeri," katanya.