Pemotongan Dana TKD Tekan Struktur APBD Makassar 2026

21 Okt 2025, 14:07 WIB

Ashrawi Muin

Ilustrasi Uang Rupiah (Unsplash/Mufid Majnun)

Intinya sih...

Pemkot Makassar siapkan efisiensi anggaran dengan utamakan program prioritas
Evaluasi sejumlah pos anggaran mulai dari belanja seremonial hingga infrastruktur
APBD Makassar 2026 diproyeksikan tidak beda jauh dari tahun ini, sekitar 5,1-5,2 triliun

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Makassar, IDN Times - Pemerintah Kota Makassar mulai menyesuaikan rencana kerja dan anggaran untuk tahun 2026 setelah adanya pemotongan dana tranfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Penyesuaian ini disebut akan berdampak langsung terhadap struktur belanja daerah.

Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, mengatakan rancangan kerja pemerintah daerah (RKPD) untuk 2026 telah disampaikan ke DPRD sejak bulan lalu. Namun, pembahasan lanjutan baru bisa berjalan setelah pemerintah pusat menetapkan besaran TKD.

"Kalau dibahas mengenai RKPD, kita sudah masukkan di bulan yang lalu. Namun sekarang sudah ada dari pemerintah pusat terkait pemotongan TKD, transfer ke daerah. Tentunya juga mempengaruhi perubahan belanja kita untuk tahun depan," kata Zulkifly, Selasa (21/10/2025).

1. Pemkot siapkan efisiensi dengan utamakan program prioritas wali kota

ilustrasi Anggaran (IDN Times/Aditya Pratama)

Zulkifly menilai efisiensi menjadi langkah yang tidak terhindarkan setelah adanya pengurangan anggaran. Pemerintah kota kini meninjau kembali porsi belanja untuk menentukan kegiatan dan program yang perlu didahulukan.

"Yang jelas, program prioritas Pak Wali Kota itu harus kita dahulukan. Janji-janji politik beliau dalam lima tahun ke depan itu harus kita kawal terus," kata Zulkifly.

2. Evaluasi sejumlah pos anggaran mulai belanja seremonial hingga Infrastruktur

Ilustrasi anggaran. (IDN Times/Aditya Pratama)

Beberapa pos anggaran seperti perjalanan dinas, SPPD, serta konsumsi rapat mulai diantisipasi untuk dievaluasi ulang. Zulkifly menyebut kegiatan yang bersifat seremonial juga akan dikaji kembali untuk memastikan efektivitas penggunaannya.

"Untuk infrastruktur, itu tergantung. Kita lihat dulu dampaknya. Kalau misalnya hasil verifikasi dari Musrenbang dan pokok pikiran DPR menunjukkan prioritas tinggi, tentu itu yang akan kita dahulukan," katanya.

Program yang dinilai berdampak langsung bagi masyarakat, seperti perbaikan jalan utama serta rehabilitasi dan bedah rumah, juga masuk dalam evaluasi. Zulkifly menjelaskan, inisiatif tersebut selaras dengan prioritas pemerintah pusat yang terus dikawal pemerintah kota.

"Sementara ini kita konsep dulu, tinggal Pak Wali yang akan melihat kembali dan mengevaluasi. Makanya Pak Wali memerintahkan TAPD untuk membuat skema atau konsep belanja kita di tahun 2026," kata Zulkifly.

3. APBD Makassar 2026 diproyeksi tidak beda jauh

Ilustrasi anggaran. (IDN Times/Arief Rahmat)

Zulkifly menargetkan pengesahan APBD 2026 dapat terlaksana pada November mendatang, sesuai ketentuan batas waktu yang berlaku. Dia berharap pembahasan bersama anggota DPRD Kota Makassar bisa rampung pada 23 - 24 November.

Dia memaparkan proyeksi keuangan daerah yang tengah disusun oleh tim anggaran pemerintah kota. Ia menjelaskan, nilai APBD 2026 kemungkinan tidak akan jauh berbeda dari realisasi pendapatan tahun ini.

"Kalau gambaran proyeksinya secara umum, nilainya APBD pasti tidak akan jauh dari pendapatan kita, sekitar 5,1-5,2 triliun, atau bisa saja 5 triliun seperti yang perubahan. Apalagi ada perubahan sampai dengan Rp500 miliar lebih," katanya.

Adapun pemerintah pusat memangkas dana TKD sebesar Rp502 miliar untuk Kota Makassar. APBD Makassar tahun 2025 sebesar Rp5,7 triliun.