Pemkot Makassar Tunggu Kepastian Pusat Soal Proyek PSEL

27 Mei 2025, 11:36 WIB

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin berbincang dengan perwakilan Shanghai SUS Environment membahas kelanjutan proyek PSEL, di Balai Kota, Senin (26/5/2025). (Dok. Humas Pemkot Makassar)

Intinya sih...

Pemerintah Kota Makassar menunggu kepastian dari pemerintah pusat terkait kelanjutan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, membutuhkan arahan kebijakan dari kementerian untuk melanjutkan proyek PSEL secara terukur.
Munafri menyebut perhitungan ulang kapasitas dan daya angkut sampah perlu dilaksanakan sebelum mengambil keputusan lanjutan.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Makassar, IDN Times - Pemerintah Kota Makassar masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat terkait kelanjutan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Proyek ini telah dijajaki bersama perusahaan asal China, Shanghai SUS Environment.

Proyek tersebut sebelumnya difasilitasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebelum dibubarkan presiden. Namun setelah kementerian tersebut dibubarkan belum jelas apakah pengelolaan PSEL kini berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pekerjaan Umum, atau lembaga lainnya.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengatakan arah kebijakan dari kementerian sangat dibutuhkan. Hal itu diperlukan agar proyek bisa dilanjutkan secara terukur.

"Untuk melanjutkan atau tidak, kami butuh kepastian dari Kementerian, apakah proyek ini mau jalan atau tidak. Apakah kita lanjutkan dengan sistem yang sudah ada, atau menggunakan sistem yang baru," kata Munafri usai menerima perwakilan Shanghai SUS Environment di Balai Kota Makassar, Senin (26/5/2025).

1. Munafri akan menghadap Menteri Lingkungan Hidup

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, Kamis (22/5/2025). IDN Times/Ashrawi Muin

Munafri menyebut perhitungan ulang kapasitas dan daya angkut sampah perlu dilaksanakan. Langkah ini dibutuhkan sebelum mengambil keputusan lanjutan.

Menurut Munafri, kondisi darurat sampah di Makassar mendorong percepatan pelaksanaan proyek PSEL. Namun, keterbatasan ruang fiskal membuat pelaksanaan di sektor publik tidak bisa secepat sektor swasta.

"Minggu depan saya akan menghadap Menteri Lingkungan Hidup untuk menjelaskan kondisi di Makassar, termasuk sistem pengelolaan lingkungan, kemampuan fiskal daerah, serta rencana-rencana ke depan," katanya.

2. Menunggu penjelasan teknis dari kementerian terkait

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin. (IDN Times/Asrhawi Muin)

Munafri menyebut langkah lanjutan dalam pengelolaan sampah perlu segera ditentukan. Termasuk di dalamnya, perhitungan ulang kapasitas dan daya angkut sampah yang dimiliki kota.

"Kita pastikan dulu, apa langkah selanjutnya. Kita hitung-hitungan lagi berapa daya angkut yang kita punya," katanya.

Menurut Munafri, kondisi darurat sampah di Makassar menuntut percepatan pelaksanaan proyek PSEL. Namun, pelaksanaan tidak bisa dikerjakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah tanpa kepastian regulasi dari pemerintah pusat.

"Kita berharap, melalui komunikasi yang lebih intensif dengan Kementerian terkait, dapat diperoleh kejelasan langkah teknis dan kebijakan untuk mengakselerasi implementasi PSEL di Makassar," katanya.

3. PSEL jadi solusi jangka panjang atas persoalan sampah kota

ilustrasi sampah plastik (pexels.com/ Julia M Cameron)

Munafri menilai proyek ini menjadi salah satu solusi jangka panjang atas persoalan sampah kota. Selain mengurangi beban lingkungan, pelaksanaannya diharapkan berdampak pada kualitas hidup masyarakat.

Dia berharap arahan yang jelas dari pemerintah pusat segera diberikan. Dengan begitu, seluruh pihak yang terlibat bisa menyamakan pola pikir dan mempercepat realisasi proyek.

"Kalau kita sudah satu pola pikir, saya yakin diskusi akan berkembang dan implementasi bisa lebih cepat," katanya.

Adapun tim penghubung dari Shanghai SUS Environment disebut siap membantu Pemkot Makassar dalam menilai kecukupan ruang fiskal tersebut. Kajian fiskal ini nantinya juga menjadi dasar pengajuan bantuan layanan pengelolaan sampah ke Kementerian Keuangan.

Analisa fiskal ini akan disampaikan ke Kementerian Keuangan untuk mendapatkan bantuan biaya layanan pengelolaan sampah. Adanya informasi mengenai peraturan presiden (Perpres) baru yang sedang disiapkan pemerintah.