Pemkot Makassar Tunda Pelaksanaan Pemilu Raya RT/RW hingga 2024

Pemilu Raya Ketua RT/RW se-Kota Makassar ini dijadwalkan pada November 2023 mendatang. Namun Danny menilai ada potensi kerawanan mengingat adanya penolakan pada mekanisme pemungutan suara melalui sistem e-voting.

Karena itu, pelaksanaan Pemilu Raya tersebut harus diundur hingga waktu yang memungkinkan sebab situasi sekarang belum kondusif. Bahkan bisa saja Pemilu Raya akan bersamaan dengan pelaksanaan Pilpres dan Pileg pada 2024.

"Tidak jadi bulan depan. Kita ikut saja sekalian serentak ikut presiden, pileg," katanya.

Sebelumnya diberitakan bahwa sistem e-voting menuai kritik dari sejumlah warga, khususnya mantan ketua RT/RW. Mereka bahkan sempat berunjuk rasa di depan gedung DPRD Makassar lantaran menolak sistem tersebut. 

Koordinator lapangan, Samsir Saeni mengungkapkan, pihaknya mengkhawatirkan beberapa hal terkait Pemilu Raya dengan sistem e-voting. Salah satunya menyangkut keamanan data pemilih.

Menurutnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri belum pernah menggunakan sistem tersebut pada Pemilu sehingga pihaknya meragukan hal itu bisa dilaksanakan oleh pemerintah kota.

"Kami menolak system e-voting tersebut karena adanya beberapa hal yang menurut kami belum pas dan terlalu prematur untuk memberlakukan bentuk Pemilu dengan sistem e-voting," katanya.

Di samping itu, Samsir juga membeberkan kerentanan terjadinya kecurangan lantaran belum belum pernah dilakukan simulasi dan belum pernah ada pemilihan Ketua RT/RW di Indonesia yang menggunakan sistem e-voting.

"Kami menduga ini adalah bagian dari pada cara pemerintah kota memenangkan orang-orang yang akan mereka menangkan di Pemilu Raya RT/RW dan lain sebagainya," katanya.