Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, membuka Orientasi Dokumen RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 di Hotel Aston, Senin (24/2/2025). (Dok. Humas Pemkot Makassar)

Intinya sih...

  • RPJMD dan Renstra harus sejalan dengan visi-misi pemerintahan Mulia.
  • Prioritas 100 hari kerja awal termasuk program unggulan seperti seragam sekolah gratis dan iuran sampah gratis.
  • Orientasi untuk menyatukan persepsi SKPD dalam penyusunan RPJMD, termasuk evaluasi program dari periode sebelumnya.

Makassar, IDN Times - Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menegaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah harus sejalan dengan visi-misi pemerintahan Mulia.  Hal tersebut disampaikannya saat membuka Orientasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, RPJMD Kota Makassar, dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, di Hotel Aston, Senin (24/2/2025). 

Menurut Aliyah, penyusunan RPJMD harus menjadi prioritas setelah dilantiknya pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar yang baru. RPJMD ini akan menjadi pedoman utama dalam menjalankan pemerintahan selama lima tahun ke depan.

"RPJMD ini mesti disinkronkan dengan visi-misi kami. Terlepas dari janji politik, ini adalah bentuk komitmen kami kepada masyarakat Kota Makassar," kata Aliyah.

1. Beberapa program unggulan akan direalisasikan dalam 100 hari kerja

Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar periode 2025-2030, Kamis (20/2/2025). (Dok. Istimewa)

Aliyah menekankan pentingnya sinergi antara seluruh perangkat daerah agar masyarakat bisa merasakan dampak nyata dari kebijakan yang diterapkan. Jika tidak ada koordinasi yang baik, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah bisa menurun.

Sebagai bagian dari 100 hari kerja awal pemerintahan Milia, beberapa program unggulan akan segera direalisasikan, termasuk seragam sekolah gratis dan iuran sampah gratis. Namun, pelaksanaan program-program tersebut masih menunggu pembahasan di rapat paripurna DPRD setelah Wali Kota kembali dari tugas luar kota.

"Kami ingin memastikan program seperti seragam sekolah gratis ini tidak hanya bermanfaat bagi siswa, tetapi juga melibatkan UMKM lokal agar terjadi sirkulasi ekonomi di Kota Makassar," katanya.

2. Pemkot harus satukan persepsi dalam penyusunan RPJMD

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifli Nanda. (IDN Times/Asrhawi Muin)

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Andi Zulkifli Nanda, menjelaskan bahwa orientasi ini bertujuan untuk menyatukan persepsi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyusunan RPJMD. Dia mengatakan Pemkot Makassar harus berkolaborasi dalam menyusun RPJMD ini agar satu pemahaman mengenai visi, misi, arah kebijakan, sasaran, strategi, dan program kegiatan.

"Tadi Ibu Wawali sudah sampaikan terkait dengan visi misi Mulia, kemudian ada program-program prioritas, dan yang pertama itu misalnya stadion, kemudian sampah gratis, seragam gratis," katanya.

Salah satu program prioritas yang akan dikaji lebih lanjut adalah pembangunan stadion di Makassar. Saat ini, pemerintah masih mengkaji terkait lokasi dan aset yang dapat dimanfaatkan.

"Apakah ada aset pemerintah kota yang bisa dimaksimalkan, itu nanti akan kita kaji secara keseluruhan sebelum akan kita serahkan ke DPRD, karena pasti anggota DPR akan menanyakan ini semua termasuk juga iuran sampah gratis," kata Zulkifli.

3. Semua program yang telah berjalan harus dikaji dan dievaluasi

Kepala Bappeda Kota Makassar, Andi Zulkifli Nanda (IDN Times/Asrhawi Muin)

Selain itu, tim transisi juga akan mengevaluasi program-program dari periode sebelumnya. Hal ini untuk menentukan mana yang masih bisa dilanjutkan dan mana yang tidak bisa dilanjutkan.

Pihaknya akan memanggil semua SKPD untuk menjelaskan program-program yang telah berjalan di periode sebelumnya. Jika program tersebut masih relevan dan mendukung visi RPJMD saat ini, maka tidak menutup kemungkinan akan dilanjutkan.

"Tergantung dari SKPD yang memberikan alasan-alasan yang logis dan sangat mendukung dari pemerintah kota atau RPJMD dari wali kota Munafri kenapa tidak untuk dilanjutkan, dan nanti tergantung kita mendengar penjelasan dan hasil evaluasi dari tim transisi," kata Zulkifli.

Editorial Team