Pemkot Makassar Siapkan Lahan 7 Hektar buat Pembangunan Sekolah Rakyat

17 Sep 2025, 11:33 WIB

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin (kiri) menerima kunjungan kerja Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan. (Dok. Humas Pemkot Makassar)

Makassar, IDN Times – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menegaskan dukungan penuh terhadap program nasional Sekolah Rakyat yang diinisiasi pemerintah pusat. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyatakan komitmennya untuk memfasilitasi pembangunan sekolah tersebut, termasuk dengan menyiapkan lahan khusus.

Munafri menyampaikan hal itu saat menerima kunjungan kerja Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan di Kantor Balai Kota Makassar, Rabu (17/9/2025). Ia menegaskan, Pemkot telah menyiapkan anggaran untuk pembebasan lahan pembangunan Sekolah Rakyat yang ditargetkan dimulai pada 2026.

1. Lahan disiapkan lewat APBD Perubahan dan Pokok

Sekolah Rakyat (IDN Times/Imam Faishal)

Pemkot Makassar telah mengalokasikan anggaran di APBD Perubahan 2025 dan APBD Pokok 2026 untuk pembebasan lahan seluas 6–7 hektar. “Kami menyiapkan lahan sekitar tujuh hektar untuk pembangunan, dan penganggarannya sudah kami masukkan dalam APBD Perubahan dan APBD pokok. Targetnya, pembebasan lahan dilakukan tahun 2026,” ujar Munafri.

Menurutnya, konsep Sekolah Rakyat sangat positif dalam membuka akses pendidikan bagi masyarakat, khususnya yang selama ini terkendala jarak dan fasilitas. “Konsep Sekolah Rakyat ini sangat baik untuk memperluas jangkauan pendidikan. Kami berkomitmen mendukung agar anak-anak di wilayah sulit tetap memiliki kesempatan belajar,” tuturnya.

2. Prioritas di pulau dan daerah terluar

MPLS di sekolah rakyat. IDN Times/Debbie Sutrisno

Selain menyiapkan lahan di daratan, Munafri menegaskan rencana pembangunan Sekolah Rakyat akan diprioritaskan di wilayah kepulauan dan pulau terluar. “Kami ingin membangun Sekolah Rakyat yang dipusatkan di pulau-pulau, terutama pulau terdekat dan wilayah selat bebas yang sulit dijangkau,” bebernya.

Ia menilai langkah ini penting karena kondisi cuaca dan medan sering menjadi kendala bagi anak-anak kepulauan untuk mengakses pendidikan. Saat ini, dua lokasi yang dapat segera dioptimalkan sebagai pusat pendidikan berbasis Sekolah Rakyat yakni bekas Badan Diklat milik Pemprov Sulsel dan fasilitas Kementerian Sosial di Salodong, Biringkanaya.

3. Ombudsman apresiasi dukungan Pemkot Makassar

Logo Ombudsman (dok. Ombudsman)

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Ismu Iskandar, memberikan apresiasi atas dukungan penuh Pemkot Makassar terhadap program Sekolah Rakyat. Ia menilai perhatian terhadap pendidikan anak-anak kepulauan menunjukkan komitmen pemerintah kota terhadap akses pendidikan yang inklusif.

Namun, Ismu menegaskan bahwa pelaksanaan program tetap berada dalam domain kebijakan pemerintah pusat. “Itu bentuk keinginan Pak Wali dari Pemerintah Kota yang sangat memberi perhatian kepada anak-anak di pulau. Tapi, sekali lagi, ranahnya memang di pemerintah pusat dan Kota,” jelasnya.

Ismu menambahkan, kunjungan Ombudsman kali ini memiliki dua agenda utama. Pertama, melakukan kajian pengawasan terhadap pelaksanaan Sekolah Rakyat, termasuk hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan kota. Kedua, memperkuat koordinasi peningkatan kualitas pelayanan publik. “Kami memberi apresiasi yang tinggi kepada Pak Wali atas berbagai upaya yang telah dilakukan,” katanya.