Pemkot Makassar-GMTD Bahas Percepatan Proyek Jembatan Barombong

Munafri menegaskan pentingnya kejelasan status lahan di kedua sisi jembatan sebelum pembangunan fisik dimulai. Pemkot Makassar disebut hanya menangani pembebasan lahan, sedangkan pembangunan jembatan akan menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

"Soal pembangunan jembatan di Barombong sebagai akses pengurai kemacetan, kami hanya membebaskan lahan, Pemerintah Provinsi yang bangun jembatan," kata Munafri.

Munafri menyebut komunikasi dengan Pemprov Sulsel sudah dilaksanakan, termasuk dengan Gubernur Sulsel. Namun, kepastian status kepemilikan lahan tetap menjadi kunci kelancaran proyek tersebut.

"Kalau tidak diselesaikan, kita bisa mandek di satu titik. Itu bentangannya panjang. Saya sudah minta, jadi kita sama-sama bebaskan lahannya, biar cepat Pemrov bangun," katanya.

Munafri menekankan pentingnya menjaga iklim investasi di Makassar tetap terbuka dan kondusif. Dia memastikan proses perizinan berjalan transparan tanpa pungutan di luar ketentuan resmi.

"Kami tidak ingin ada pihak yang bermain-main dalam proses perizinan dan membebani investor dengan biaya-biaya yang tidak semestinya. Semua harus mengikuti jalur resmi, cepat, dan akuntabel," kata Munafri.

Sementara itu, Direktur Cleaning GMTD Zainal Abidin menyebut pihaknya menyiapkan sejumlah proyek pengembangan di kawasan tersebut. GMTD berharap mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah maupun pusat agar rencana pembangunan bisa terintegrasi dengan kebijakan kota.

Dia mengatakan bahwa laporan resmi proyek saat ini masih berada di tingkat provinsi. Meski begitu, seluruh proyek strategis tersebut diharapkan terhubung sebagai satu kesatuan pembangunan kota.

"Laporannya, saat ini ada di provinsi, tapi kami optimis semuanya akan terintegrasi. Kita juga tentu berharap mendapat dukungan, baik dari pusat maupun daerah," kata Zainal.