Pemkot Makassar Bongkar Reklame Ilegal di 16 Titik

Zamhir menyebutkan sebelum pembongkaran, Bapenda telah melayangkan surat teguran kepada pemilik dan vendor reklame. Namun, tidak ada tanggapan hingga batas waktu yang ditentukan.

"Namun karena tidak ada tanggapan hingga batas waktu yang ditentukan, penindakan tegas kami lakukan dengan pembongkaran langsung di lapangan," katanya.

Penertiban reklame ilegal ini, kata Zamhir, bukan hanya soal pembongkaran, tetapi juga upaya mengedukasi vendor agar patuh aturan. Dia menegaskan tujuan utamanya memastikan pajak reklame tetap mengalir untuk pembangunan Kota Makassar.

"Tujuan utama penertiban ini adalah memberikan edukasi dan peringatan kepada vendor-vendor reklame yang abai terhadap aturan. Kami ingin memastikan kontribusi pajak reklame dapat optimal untuk pembangunan Kota Makassar," katanya.

Selain pembongkaran, pemerintah kota juga menyiapkan pembatasan pemasangan reklame di titik-titik rawan pelanggaran. Area di badan jalan dan sekitar lampu lalu lintas akan jadi sasaran pembatasan karena dinilai bisa mengganggu ketertiban.

"Penertiban ini akan kami laksanakan secara berkelanjutan dalam beberapa minggu ke depan," kata Zamhir.

Zamhir berharap pengawasan yang rutin bisa mendorong pelaku usaha reklame lebih patuh. Dia juga ingin upaya ini menumbuhkan kesadaran masyarakat agar bersama-sama menjaga wajah kota tetap rapi dan nyaman.

"Kami mengimbau masyarakat dan pemilik usaha reklame agar segera mengurus izin dan membayar kewajiban pajak tepat waktu. Pemkot Makassar akan terus melakukan penertiban demi ketertiban kota dan peningkatan PAD," katanya.