Pejabat KKP Sudah Curiga Kejanggalan Ekspor Benih Lobster

Menurut laporan Tempo, ekspor dimulai pada Jumat, 12 Juni 2020. Sedangkan ekspor kedua oleh tiga perusahaan pada 17 Juni 2020 gagal. Dokumen kelengkapan ekspor menuju Ho Chi Minh, Vietnam, belum selesai dimasukkan ke sistem Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta, sehingga mereka ketinggalan pesawat.

Menurut pejabat di KKP, dua kali pengiriman benur itu bikin geger di lingkup internal kementerian. Laporan mengutip bahwa pejabat Kementerian menyebut pengiriman pertama sebagai skandal sebab diduga tidak dikenai penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Pejabat lain menyebut ekspor itu tidak melibatkan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT), yang seharusnya berwenang mengurusi penetapan waktu pengeluaran benih lobster.

“Semuanya diterabas,” kata pejabat itu.

Laporan juga memuat pernyataan PT Royal Samudera Nusantara, salah satu perusahaan yang ditunjuk sebagai eksportir benih lobster. Direktur Operasi perusahaan itu, Ande Irfan Alafhi mengatakan dia bingung karena rencana ekspor pada 17 Juni gagal terealisasi.

Menurut Ande, perusahaannya sudah melengkapi semua dokumen yang dibutuhkan untuk ekspor. Termasuk pembayaran BNBP. Waktu itu pihaknya berencana mengirim 8.025 ekor benur ke Vietnam.

“Masih ikuti aturan lama, bank garansi juga sudah kita buat. Cuma, enggak bisa berangkat,” kata Ande.

Laporan yang sama menyinggung soal belum terangnya perhitungan nilai PNBP dari ekspor benur lobster. Sebab Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang PNBP di lingkungan KKP masih dibahas bersama lintas kementerian dan Lembaga.

Merujuk pada PP 75/2015, PNBP per seribu ekor benur cuma bernilai Rp250. Jika pada 12 Juni lalu ada 97.500 benur yang diekspor, PNBP yang diterima cuma Rp24 juta lebih. Padahal jika benur sudah menjadi induk, nilai PNBP bisa mencapai Rp97,5 juta.

Menteri Edhy Prabowo menjawab sejumlah kejanggalan dengan menyatakan bahwa KKP berupaya meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pengeluaran benih lobster. Menurutnya, semua perizinan ekspor sudah dilakukan secara terbuka.

Menurut Edhy, lebih baik membolehkan izin ekspor benur daripada diselundupkan. Dia menyebut ekspor juga mempertimbangkan sisi aturan, keamanan lingkungan, dan keberlangsungan.

“Daripada menyelundup, bukankah lebih baik mereka didata kemudian terkontrol? Yang penting ke depan mereka menuruti aturan. Kalau enggak menuruti aturan, saya cabut,” kata Edhy dalam wawancara dengan Tempo.