OMS Kawal Pemilu Laporkan 8 Komisioner KPU di Sulsel ke DKPP RI

OMS Sulsel Kawal Pemilu 2024 mengadukan delapan orang penyelenggara Pemilu ke DKPP, empat orang di antaranya adalah komisioner KPU Sulsel, masing-masing Faisal Amir, Upi Hastati, Muhammad Asram Jaya, dan Fatmawati.

Menurut OMS Sulsel, kata Azis, empat orang tersebut diduga kuat telah mendalangi perubahan dan menandatangani berita acara rekapitulasi hasil verifikasi faktual (verfak) perbaikan kepengurusan dan keanggotaan parpol di Sulsel calon peserta Pemilu 2024. 

"Dilaporkan karena tidak sesuai berita acara verfak di beberapa kabupaten kota. Selain itu Faisal, Upi Hastati, dan Asram Jaya juga diduga kuat telah melakukan intimidasi atau intervensi agar komisioner KPU di Kabupaten Kota," ungkap Azis.

Selain empat anggota KPU Sulsel, empat orang lain yang dilaporkan OMS Sulsel Kawal Pemilu 2024 yakni komisioner KPU Kabupaten Pinrang. Mereka adalah Alamsyah. M. Ali Jodding, Rustan Bedmant, dan juga Yudiman.

"Nah, mereka ini diduga kuat juga membuat dan menandatangani berita acara rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan kepengurusan dan keanggotaan Parpol calon peserta Pemilu di Pinrang yang telah diubah atau dimanipulasi," ujar Azis.

Azis yang merupakan Wakil Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar ini memastikan, OMS Sulsel Kawal Pemilu memiliki bukti kuat yang diterima melalui posko aduan pelanggaran Pemilu yang dibuka sejak awal Desember 2022 lalu.

Bukti itu berupa dokumen data dan video rekaman untuk 11 Kabupaten Kota di Sulsel seperti Kota Makassar, Gowa, Pangkep, Barru, Luwu, Wajo, Bone, Soppeng, Bantaeng, Pinrang dan Palopo. Bukti ini telah diajukan sebagai aduan pelanggaran KEPP.

"Kamis juga menilai, tidak menutup kemungkinan akan ada teradu lainnya yang muncul bersama dengan bukti-bukti yang masuk di posko aduan pelanggaran Pemilu yang telah kami dirikan sejak akhir tahun lalu," jelas Abdul Azis.

OMS Sulsel menilai, tindakan para teradu telah secara terang mencederai integritas Pemilu yang semestinya dijaga. Para teradu melanggar prinsip mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, akuntabel, efisien dan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

"Untuk itu kami meminta kepada DKPP RI untuk segera menindaklanjuti pengaduan yang telah disampaikan secara resmi, untuk segera memanggil pihak terkait, memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran secara adil dan transparan, serta menjatuhkan sanksi yang tegas jika terbukti melanggar, demi menjaga tegaknya integritas pemilu dan demokrasi," tambah Azis.