Ombudsman Ungkap Modus Manipulasi Data pada PPDB di Sulsel

Berikut ini sejumlah modus dugaan manipulasi yang ditemukan Ombudsman pada proses PPDB 2023 jalur zonasi:

• Terdapat Peserta Didik yang teridentifikasi melakukan mutasi (berpindah KK) setelah 18 Juni 2022 namun diluluskan dengan menggunakan surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh kelurahan.
• Terdapat Peserta didik teridentifikasi melakukan mutasi setelah 18 Juni 2022 namun berkas Kartu Keluarga yang dilampirkan saat verifikasi berkas adalah kartu keluarga yang terbit sebelum 18 juni 2022 dan nama peserta tersebut ada didalamnya.
• Terdapat Peserta didik melampirkan kartu keluarga yang teridentifikasi dilakukan pengeditan pada tanggal penerbitan Kartu Keluarga.
• Terdapat Peserta didik melampirkan kartu keluarga yang teridentifikasi mengedit KK dimana Font yang digunakan tidak sesuai dengan font khusus KK Disdukcapil.
• Terdapat Peserta didik melampirkan kartu keluarga yang teridentifikasi mengedit KK dimana nama Kadis yang bertandantangan tidak sesuai dengan tanggal penerbitan KK.
• Terdapat kartu keluarga yang ditandatangani barcode oleh kadis dukcapil atas nama Muh. Hatim namun pejabat dimaksud belum menjabat saat terbitnya Kartu Keluarga tersebut.
• Terdapat peserta didik yang melampirkan kartu keluarga dengan tanda tangan barcode yang tidak terbaca dan menurut keterangan Disdukcapil barcode tersebut bukan milik Disdukcapil.
• Terdapat peserta didik yang melampirkan kartu keluarga dengan tanda tangan barcode yang tidak aktif.
• Terdapat peserta didik yang melampirkan kartu keluarga dengan mengedit/memasukkan namanya ke dalam kartu keluarga orang lain.

Ismu mengatakan, temuan tersebut menguatkan fakta bahwa sistem informasi berbasis online maupun sistem verifikasi manual tidak berjalan semestinya. Karena jumlah ini sangat banyak dan pastinya merugikan calon peserta didik lain.

"Merugikan calon peserta didik lain yang seharusnya lebih berhak untuk mendapatkan akses Pendidikan di sekolah yang termasuk dalam zona-nya,” kata Ismu.

Menindaklanjuti temuan tersebut, Ismu juga menyampaikan bahwa Ombudsman telah memberikan saran pendahuluan. Pihaknya juga segera menyampaikan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan berisi tindakan korektif ke Gubernur dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel.

“Intinya bahwa harus ada sanksi yang tegas dari Gubernur dan Kepala Dinas terkait praktik-praktik dugaan manipulasi yang cenderung berulang, dan bahkan semakin parah, dalam proses PPDB khususnya jalur zonasi. Evaluasi dan pembinaan juga harus dilakukan bagi penyelenggara dan pelaksana yang terbukti lalai dan tidak kompeten,” kata Ismu.