Makassar, IDN Times - Produk kosmetik atau skincare yang disita dan dinyatakan mengandung merkuri oleh Ditreskrimum Polda Sulsel, ternyata ada yang memiliki label resmi dari Balai Besar Pemeriksaan Obat dan Makanan (BBPOM).
Kepala Balai Besar Pemeriksaan Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Makassar, Hariani, mengakui produk skincare bermerkuri dengan notifikasi BPPOM, diketahui setelah dilakukan uji laboratorium.
Hariani menerangkan, ada oknum owner skincare yang menambahkan merkuri ke dalam produknya setelah mendapat label BPOM, kemudian dipasarkan ke masyarakat.
"Kita BPOM ada pengawasan premarket dan postmarket. Premarket sebelum dia produksi, sudah kita lakukan pengawasan dan dia mendaftarkan sudah sesuai dengan prosedur sebagaimana mestinya, setelah dia produksi ada oknum yang menambahkan bahan berbahaya," ucap Hariani di Kantor Polda Sulsel, Jumat (8/11/2024).
Sehingga, Hariani menyatakan, ada produk skincare yang tidak aman dan berbahaya ketika digunakan, meski telah meliki label BPOM.
"Betul (ada yang tidak aman), makanya kita selalu melakukan edukasi untuk konsumen, jadi kita imbau masyarakat supaya jadi konsumen yang cerdas, bisa memilih kosmetik mana yang aman mereka gunakan," bebernya.
Hariani menyebut, penambahan merkuri pada produk yang memiliki label resmi BPOM merupakan kejahatan di bidang kosmetik. Sehingga pihaknya bakal terus melakukan pengawaaan hingga ke pasar-pasar untuk memberantas skincare tersebut.
"Kita di Sulsel secara rutin lakukan pengawasan sepanjang tahun, banyak yang terjadi di lapangan kejahatan kosmetik jadi pihak yang bertanggungjawab mencampur merkuri," ungkapnya.
Dia juga menambahkan, ada dua istilah untuk produk skincare yang beredar di Sulsel. Pertama adalah pemohon (owner) kosmetik punya formula tapi tidak punya rumah produksi.
"Nanti yang seperti ini dapat nomor izin edar notifikasi di BPOM, atau kontrak produksi, kontrak produksi itu bisa secara nasional misalnya kita di sulsel, bisa kontrak produksi juga di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat," bebernya.
Kedua, lanjut Hariani, owner skincare mengajukan untuk industri kosmetik dan memang memenuhi aspek cara produksi kosmetik yang baik (CPKB). Owner memproduksi sendiri produk skincare-nya.
"Kalau di Sulsel pemohon kosmetik ada 33, untuk yang industri ada 30 pemohon. Jadi bukan hanya Makassar karena ada yang di Gowa, Maros dan Parepare," pungkasnya.
Pihaknya pun bakal berkolaborasi dengan Polda Sulsel dan Dinas Kesehatan dan Perdagangan untuk melakukan penindakan. "Yang bertanggung jawab adalah pemilik atau produsennya dia wajib menarik produknya," tandasnya.