Nurdin Sebut Guru Honorer yang Dipecat Sudah Lama Tidak Aktif

16 Feb 2021, 10:12 WIB

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah. IDN Times/Asrhawi Muin

Makassar, IDN Times - Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah menanggapi soal kasus pemecatan seorang guru honorer di Kabupaten Bone setelah mengunggah hasil penerimaan gajinya di Facebook.

Setelah mendengar kabar itu, Nurdin mengaku telah bertemu dengan Wakil Bupati Bone saat berkunjung ke kabupaten tersebut beberapa hari lalu. Dari sana, dia menerima laporan bahwa guru yang bersangkutan dipecat karena tidak aktif mengajar.

"Kita juga harus mendengar sesuai dengan laporan wakil bupati kemarin. Saya kan langsung ke Bone mengecek, saya sudah dapat laporan dari bupati, yang bersangkutan lima tahun tidak aktif, terus diaktifkan lagi," kata Nurdin, Rabu (16/2/2021).

1. Dipecat karena mengunggah hasil gaji

Ilustrasi modal (IDN Times/Arief Rahmat)

Guru honorer tersebut berinisial VN. Dia merupakan guru honorer yang mengabdikan diri di SD 169 Desa Sadar, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone. Dia dipecat karena persoalan sepele, yaitu mengunggah foto hasil perhitungan dana BOS yang diterimanya dari sekolah pada 6 Januari 2021 lalu.

VN menerima dana bantuan operasional sekolah (BOS) sebesar Rp700 ribu per 4 bulan.

2. Pemecatan bukan saja karena mengunggah hasil gaji

Ilustrasi tenaga honorer melakukan aksi kebijakan penghapusan honor oleh MenPAN-RB. ANTARA FOTO/Jojon

Nurdin menekankan transparansi dalam penerimaan gaji, termasuk gaji guru honorer. Dia menyebut, gaji Rp700 ribu tersebut memang dari Dana Alokasi Khusus (DAK), tapi ada juga dana sebesar Rp500 dari APBD Kabupaten.

Nurdin menyebut pemecatan guru honorer tersebut bukan semata-mata karena faktor mengunggah hasil penerimaan gaji tapi juga karena faktor lainnya.

"Bukan hanya faktor itu. Ini kan pendidikan. Namanya guru harus continue mengajar. Jadi ada pertimbangan lain dari kasek, mungkin tidak efektif dan lain-lain," kata Nurdin.

3. IGI soroti pemecatan guru honorer

Ilustrasi. ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho

Sebelumnya Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI), Muhammad Ramli Rahim, juga menyoroti kasus tersebut. Menurut Ramli, apa yang terjadi di Bone itu merupakan implikasi dari ketidakberpihakan pemerintah baik pusat maupun daerah terhadap pendidikan.

"Kita melihat betul bagaimana pendidikan kita diabaikan dengan guru-guru yang mengajar di sekolah apalagi guru SD, dengan hanya memberikan honor Rp700 ribu per semester," kata Ramli.

Menurutnya, gaji sebesar Rp700 ribu itu tidak akan cukup untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian, percuma saja pemerintah menetapkan upah minimum tapi guru tetap tidak dihargai.

"Apa yang terjadi di Bone sebetulnya adalah puncak dari keluh kesah guru yang diabaikan dalam dunia pendidikan," katanya.