Nurdin Abdullah Sebut Tudingan Soal Rp10 Miliar Tidak Masuk Akal

11 Jul 2019, 20:43 WIB

Dok. IDN Times/Istimewa

Makassar, IDN Times - Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah angkat bicara soal ribut-ribut bantuan Rp10 miliar dari pengusaha kontraktor kepadanya pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2018 lalu. Nurdin menyebut tudingan yang diarahkan kepadanya tidak masuk akal karena pengusaha yang disebut-sebut justru mendukung kandidat lain di Pilkada Sulsel 2018.

Bantuan dari kontraktor kepada Nurdin awalnya diungkap oleh mantan Kepala Biro Pembangunan Sulsel Jumras saat diperiksa Panitia Angket DPRD Sulsel, Selasa (9/7) lalu. Jumras mengaku pernah ditekan oleh oknum pengusaha yang meminta proyek, dengan mengungkit bantuan dana untuk Nurdin. Adapun Jumras dicopot oleh Nurdin karena disebut meminta 'fee' kepada kontraktor.

"Itu (kontraktor) yang disebut-sebut nggak dukung saya. Masuk akal nggak dibantu?" kata Nurdin kepada wartawan usai menghadiri Rapat Paripurna di Kantor DPRD Sulsel, Kamis (11/7) petang.

1. Nurdin mengaku tidak pernah minta bantuan pengusaha rekanan

IDN Times/Didit Hariyadi

Nurdin Abdullah menampik tudingan soal adanya dukungan modal dari kontraktor saat bertarung di Pilgub 2018 itu. Demikian pula saat dua periode menjabat Bupati Bantaeng. Dia menyatakan tidak pernah dibantu pengusaha rekanan pemerintah.

"Orang yang dibantu itu yang (besar) peluangnya menang. Saya kemarin kan, siapa yang percaya bisa menang. Jadi itu tidak benar," ucap Nurdin.

2. Nurdin tolak komentar soal rencana pelaporan ke Polisi

Jumras (kiri) IDN Times/Aan Pranata

Sebelumnya diberitakan, Nurdin berang atas tudingan Jumras di hadapan Panitia Angket. Nurdin mengancam akan melaporkan Jumras ke Kepolisian jika tak segera meminta maaf dan mencabut ucapannya.

Saat ditanyai wartawan soal rencana pelaporan ke Polisi, Nurdin menolak menanggapi. "No comment dulu. Tunggu saja," kata dia.

3. Panitia Angket segera panggil pengusaha yang disebut Jumras

IDN Times/Abdurrahman

Ketua Panitia Angket DPRD Sulsel Kadir Halid mengungkapkan rencana memanggil sejumlah pihak terkait pengakuan Jumras mengenai bantuan Rp10 miliar. Jika memungkinkan, Jumras akan didudukkan bersama dua pengusaha yang disebut-sebut, yakni Agung Sucipto dan Ferry Tandiari.

Pada Kamis pagi, Panitia Angket telah meminta keterangan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel Andi Sumardi Sulaiman. Sumardi dipanggil karena disebut oleh Jumras sebagai perantara pengusaha. Pengusaha yang dimaksud juga disebut pernah menawarkan uang Rp200 juta melalui Sumardi.

"Karena itu Panitia Angket akan mengkonfrontir penjelasan Jumras dan Sumardi. Nanti kita buatkan jadwalnya. Ada beberapa nama yang akan dipanggil, termasuk dua pengusaha yang disebut-sebut," ucap Kadir.