Nelayan dan Perempuan Pesisir Kian Terhimpit Proyek Makassar New Port

Andi mengaku, dia bersama sejumlah nelayan lainnya sudah berjuang sejak tiga tahun lebih untuk mempertahankan wilayah tangkapnya agar tidak dirusak. Mereka bahkan sudah berupaya bertemu dengan pelaksana pembangunan hingga aparatur pemerintah setempat, seperti lurah hingga camat untuk menceritakan kondisi yang dialami. Namun, nelayan sama sekali tidak mendapat respons.

"Pekerjaan ini (berjuang) sebenarnya sudah sangat melelahkan. Kita berjuang sama-sama tapi tidak ada tanggapan. Kehidupan dan perekonomiannya nelayan sudah sangat berat sekali," ucap pria yang sudah 30 tahun melaut di wilayah pesisir Tallo ini.

Sebelum proyek Makassar New Port beroperasi, kata Andi, nelayan bisa mendapat penghasilan Rp400 ribu hingga Rp500 ribu per hari. Kebutuhan itu menurutnya telah tercukupi. "Sekarang ini sudah sulit sekali, paling banyak penghasilan Rp100 ribu per hari, bahkan biasa hanya Rp50 ribu itu dipakai buat kebutuhan sekeluarga," ujar Andi.

Selain ancaman tak bisa melaut lagi, lanjut Andi, belakangan beredar wacana di kalangan masyarakat nelayan bahwa tempat tinggal mereka juga akan digusur. "Belum selesai satu masalah muncul lagi satu. Kayaknya ini semakin hari kita memang semakin dipersulit, belum lagi kondisi COVID-19 ini," terang Andi.

Kata Andi, wancana tersebut diperkuat dengan temuan sejumlah patok atau penanda batas wilayah perluasan untuk pembangunan Makassar New Port yang sudah masuk di area pemukiman warga. "Sudah mulai ada lagi patok-patok itu di sana. Sudah mulai kayaknya ada perencanaan lagi. Dan kita masyarakat harus bersiap lagi hadapi kondisi seperti ini," katanya.

Andi mewakili sebagian besar nelayan setempat pun memohon kepada perusahaan pelaksana proyek Makassar New Port, pemerintah daerah hingga pusat agar tuntutan mereka didengarkan. "Tolong kalau bisa disetop dulu pembangunannya dan dengarkan apa yang kami ini rakyat kecil butuhkan. Lahan untuk mencari ikan di laut jangan ganggu wilayah tangkap kami," imbuh Andi.

Terpisah, Wahyuni mewakili perempuan nelayan pesisir Tallo menambahkan, dampak yang dirasakan akibat proyek pembangunan Makassar New Port tidak saja terjadi di luar rumah. "Urusan di dapur, untuk kebutuhan pokok, makan sampai sekolah untuk pendidikan anak juga kita semakin setengah mati," ungkapnya dalam konferensi pers yang sama.

Wahyuni mengaku, sebagai ibu rumah tangga, dia dan perempuan lainnya di wilayah setempat tak tahu lagi harus berbuat apa. Dia berharap dan mendesak otoritas terkait untuk menghentikan proyek pembangunan yang masuk di wilayah tangkap nelayan tradisional di pesisir Tallo. "Kita akan terus berjuang untuk hidup kita," ujarnya.

Ketua Solidaritas Perempuan Anging Mammiri, Musdalifah Jamal menambahkan, PT Pelindo IV sebagai pelaksana proyek seharusnya lebih dulu mempertimbangkan masukan masyarakat setempat terkait analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dalam pembangunan. Menurutnya, peran serta masyarakat dijamin negara dan undang-undang. Khususnya dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

"Ini tujuannya agar masyarakat nelayan tradisional dan perempuan pesisir mengetahui akan ada pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah yang dibangun di atas wilayah kelola mereka," ungkap Musdalifah.

Selain itu, pihaknya juga mendapat laporan bahwa pada 2019-2020 perusahaan pelaksana proyek melaksanakan adendum atau perubahan Amdal dari yang lama ke yang baru. "Sejatinya dalam proses perubahan Amdal itu proyek tidak dilaksanakan dulu. Tapi faktanya apa, mereka tetap saja beraktivitas," imbuhnya.

Menanggapi persoalan tersebut, Humas Pelindo IV Makassar Ana Mariani mengatakan, pembangunan Makassar New Port saat ini sudah mencapai tahap 76,38 persen. "Saat ini sudah tidak ada reklamasi atau perluasan lagi di proyek MNP, jadi tidak benar ada patok-patok lagi untuk perluasannya," ungkap Ana saat dikonfirmasi terpisah.

Ana mengatakan, kini kegiatan proyek adalah penyelesaian pembangunan infrastruktur berupa dermaga dan lapangan penumpukan di lokasi yang sudah direklamasi. Ana mengklaim pihaknya punya program tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL) untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

Program yang dimaksud yakni pemberian bantuan peralatan kerja, memperbaiki fasilitias infrastruktur nelayan, termasuk dermaga dan kebutuhan air bersih. Memberikan asuransi kepada para nelayan dan memberi bantuan modal kerja kepada para UMKM di sekitar proyek Makassar New Port.

"Di samping itu PT Pelindo IV juga memberikan bantuan kepada pemerintah kelurahan setempat untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, antara lain berupa kendaraan atau motor sampah," katanya.