Musrenbang Perubahan RPJMD, Sulsel Dorong Percepatan Pemulihan Ekonomi

Untuk mempercepat pemulihan ekonomi, sejumlah program strategis nasional (PSN) pun dilanjutkan. Di antaranya yakni proyek Kereta Api Trans Sulawesi Tahap I Makassar - Parepare dan Makassar New Port yang sudah menerapkan direct call. 

"Pembangunan infrastruktur, penyelesaian KA, bandara, itu kan kewenangan pusat semua. Itu penting karena dalam rangka mendorong pariwisata kita lebih bergeliat lagi. Kita boleh terpapar COVID-19 tapi tidak dengan ekonomi," katanya.   

Dalam bidang reformasi birokrasi, kata Nurdin, Sulsel sudah melakukan berbagai pemangkasan prosedur ekspor. Sementara di bidang pariwisata, ada pengembangan infrastruktur untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Selayar. Begitu pula dengan pengembangan Bandara Sultan Hasanuddin.

"Kawasan wisata perlu perhatian, bupati dan wali kota harus lebih kreatif. Kalau bersinergi melakukan terobosan di daerah, saya kira tidak ada hambatan. Contoh Bira, kita bersama bupati, dengan Toraja untuk pembangunan bandara bersinergi program," ujarnya.   

Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel tak hanya difokuskan di daerah perkotaan. Pembangunan infrastruktur juga diarahkan untuk meningkatkan jangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah dalam membuka daerah terisolir, memperkuat interkoneksivitas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

Pusat pertumbuhan ekonomi ini diarahkan antara lain melalui kegiatan pembangunan akses jalan daerah terisolir, penyediaan fasilitas sarana air bersih khususnya bagi masyarakat yang ada di pulau, termasuk menjamin ketersediaan sumber daya energi listrik di pulau-pulau. 

"Sulsel ini memiliki lebih dari 300 pulau yang tersebar di seluruh wilayah. Ada potensi yang selama ini belum dioptimalkan pemanfaatannya baik dari sisi sektor perikanan sendiri, maupun sektor pariwisata," jelas Nurdin.

Penataan kawasan wisata di pulau-pulau di Makassar, kata Nurdin, belum masuk dalam program prioritas yang bersinergi dengan pemerintah pusat. Karena itu, tahun ini pemerintah mencoba memasukkannya sebagai skala prioritas. 

Nurdin menyebutkan ragam persoalan yang ada di pulau antara lain adalah kebutuhan air bersih, listrik, masalah pendidikan, kesehatan apalagi berbicara infrastruktur. Jika ini selesai, maka masyarakat akan masuk pada konektivitas. 

"Bayangkan mereka kasian untuk menjangkau ibu kota provinisi saja mereka hanya bisa menggunakan perahu seadanya, padahal pulau-pulau ini adalah salah satu kawasan yang disentuh sedikit bisa mendorong pertumbuhan apalagi mengentaskan kemiskinan," katanya.

Nurdin menyebut banyak potensi yang dimiliki pulau, utamanya daerah pesisir pantai yang potensial baik budidaya rumput laut, budidaya ikan. Namun armada yang terbatas justru menjadi kendala tersendiri.

"Teknologi belum dikuasai, alat tangkap terbatas, kalau ini kita sentuh SDM-nya akan bagus. Industri juga akan masuk karena bagaimana membangun industri kalau suplemen bahan bakunya tidak memadai," katanya. 

Selanjutnya, pemerintah akan mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif. Hal ini akan distrategikan pada perkuatan dukungan sarana prasarana pada kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

"Yang diarahkan antara lain melalui kegiatan pembangunan rest area. Tahun ini ada selesai dua rest area dan tahun depan ditarget tiga rest area selesai," kata Nurdin. 

Selain itu, pemprov juga mendorong destinasi wisata unggulan yang diadaptasikan dengan kebiasaan baru pasca pandemik ini serta pengembangan sentra-sentra industri, untuk tetap menjadikan UMKM dan BUMDes sebagai ujung tombak pergerakan ekonomi masyarakat.