Museum dan Gedung Bersejarah Terbengkalai, Pemprov Sulut Tuai Kritik

Jani tak menampik bahwa banyak koleksi dalam Museum Negeri Sulut yang rusak dan perlu perbaikan. Satu di antaranya adalah ikan purba Coelacanth yang sudah berjamur.

Ia menyebut bahwa anggaran terakhir yang diterima dari Direktorat Museum dan Cagar Budaya Kemendikbudristek (kala itu) sekitar tahun 2023 . “Itupun untuk pemeliharaan koleksi, sosailsasi, dan SDM. Jadi bukan untuk fisik,” tambahnya.

Dana tersebut sifatnya hanya pendamping, sehingga diharapkan pemerintah daerah turut mengalokasikan dana, namun tak ada. Selain tak terawat, jam operasional Museum Negeri Sulut juga tak jelas. Masyarakat umum tak bisa bebas mengakses museum tersebut, tetapi harus seizin UPTD Museum Negeri Sulut.

Nasib yang sama juga menimpa Gedung Minahasa Raad di Jalan Sam Ratulangi. Halamannya dipenuhi gulma, hingga cat tembok gedungnya mengelupas.

Siapapun bebas keluar masuk gedung tersebut. Sayangnya jika masuk, yang tersisa hanya puing-puing patung hingga reruntuhan atap yang berserakan.

Jani mengaku tak tahu siapa pengelola gedung tersebut. Padahal, Gedung Minahasa Raad merupakan bekas gedung DPRD pada masa penjajahan Belanda, yang artinya termasuk bangunan bersejarah. “Pengelola gedung dan isinya bukan kami,” ujarnya.

Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Sulut, Raymond Mawikere, mengatakan bahwa pemasangan spanduk Museum Negeri Sulut dijual merupakan bentuk protes ASN di UPTD lantaran tak pernah diperhatikan. Ia juga mengkritik pemerintah daerah di Sulut yang seakan tak pernah berpihak pada sejarah. Tak hanya Museum Negeri Sulut dan Gedung Minahasa Raad yang terbengkalai, namun masih banyak lagi warisan bersejarah yang terbengkalai.

Raymond mengaku sudah berulang kali mengkritik Pemprov Sulut yang mengesampingkan pelestarian warisan bersejarah, namun bertepuk sebelah tangan. Padahal, warisan sejarah penting agar masyarakat tidak kehilangan identitasnya.

“Sebetulnya warisan bersejarah seperti itu bisa menjembatani generasi muda dan generasi tua. Jadi kalau itu hilang, ya kita juga tidak bisa menyalahkan generasi muda jika lupa dengan sejarah,” tambah Dosen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sam Ratulangi ini.

Ia pun menaruh harapan terhadap para kepala daerah yang baru saja dilantik. Raymond berharap pemerintahan baru bisa lebih merawat warisan sejarah di Sulut.