Munafri Ungkap Masih Banyak Aset Pemkot Makassar Dikuasai Pihak Ketiga

Munafri menyebut percepatan sertifikasi penting tidak hanya untuk tertib administrasi, tapi juga untuk melindungi aset negara dari potensi sengketa. Beberapa aset saat ini bahkan sudah dalam status konflik kepemilikan.

"Kita bisa kerjasamakan percepatan aset, misalnya seperti sekolah dibuatkan sertifikat. Begitu juga aset yang bermasalah atau gedung yang bersengketa, itu jadi konsentrasi kita di pemerintah kota," katanya.

Pemkot telah membentuk satuan tugas (Satgas) untuk memantau progres penertiban aset. Satgas ini diharapkan memastikan semua proses sertifikasi berjalan sesuai hukum dan regulasi yang berlaku.

"Kami bentuk Tim Satgas supaya progresnya jelas dan penertiban berjalan dengan baik. Maka perlu proses administrasi yang sesuai hukum dan legalitas," kata Munafri.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar Adri Virly Rachman yang baru menjabat menyatakan siap memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kota Makassar. Adri menyatakan siap mendukung pengamanan dan penertiban aset milik pemerintah.

"Saya pikir, mungkin silaturahmi dulu, karena saya masih baru di sini. Tapi ke depan, kita akan lebih bersinergi agar ada percepatan dalam menyelesaikan permasalahan pertanahan di Makassar," kata Adri. 

Lebih lanjut, Adri menegaskan BPN akan mendukung Pemkot Makassar dalam penertiban dan sertifikasi aset. Dia menyebut kelengkapan data, penguasaan fisik, dan pendampingan dari aparat penegak hukum sebagai unsur penguat.

"Kami akan membantu pemerintah kota dalam penertiban aset serta pembuatan sertifikat. Tentunya, harus kita siapkan database lengkap, serta pendampingan bersama APH. Penguasaan fisik dan bukti kepemilikan aset itu penting sebagai penguatan," katanya.