Munafri Tegaskan 50 Persen Belanja Pemkot Makassar untuk Produk Lokal

Munafri menyebut Pemerintah Kota Makassar berkomitmen menjadikan kebijakan pengadaan barang dan jasa sebagai instrumen nyata untuk memperkuat perekonomian daerah. “Kami akan memperkuat pendampingan agar UMKM di Makassar menjadi lebih berdaya, naik kelas, dan mampu mendukung pembangunan kota,” tegas Munafri.

Ia menjelaskan, sebanyak 50 persen belanja pemerintah diarahkan untuk produk lokal, dan dari jumlah tersebut setengahnya akan diperuntukkan bagi pelaku UMKM. “Komitmen Pemerintah Kota agar 50 persen belanja pemerintah harus belanja lokal. Dari jumlah itu, 50 persen lagi akan diberikan kepada UMKM,” jelasnya.

Mantan bos PSM Makassar itu menambahkan, total belanja Pemkot Makassar saat ini mencapai sekitar Rp3 triliun. Dari jumlah tersebut, ia ingin memastikan peluang ekonomi benar-benar dapat diakses masyarakat lokal, terutama pelaku usaha kecil.

“Kami sedang membangun komitmen agar 50 persen belanja itu benar-benar dinikmati oleh pelaku usaha di Kota Makassar,” kata politisi Golkar itu.

Munafri menilai kehadiran pemerintah harus menjadi penyeimbang agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi di masyarakat. Ia mencontohkan fenomena menjamurnya lapangan paddle tennis di Kota Makassar yang dibangun tanpa standardisasi yang jelas.

“Banyak investor yang membangun tanpa ada standar baku. Ini yang ingin kami dudukkan bersama, agar ada kesepahaman dan regulasi jelas supaya tidak muncul masalah seperti kredit macet di kemudian hari,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi dengan lembaga-lembaga seperti LKPP agar pengelolaan anggaran daerah tidak melenceng dari tujuan utamanya, yakni kesejahteraan masyarakat.

“Kami juga terus meminta arahan agar tidak salah dalam menggunakan dana atau anggaran APBD, supaya penggunaannya benar-benar untuk masyarakat,” tambahnya.

Dengan jumlah penduduk mencapai 1,4 juta jiwa, Munafri menyebut Makassar memiliki potensi besar sebagai kota perdagangan dan jasa sekaligus gerbang ekonomi Kawasan Timur Indonesia. “Kota Makassar ini kota yang hidup dari sektor perdagangan barang dan jasa. Dengan posisi yang strategis, memiliki laut, sungai, dan daerah penyangga pertanian yang luas, potensi ekonominya sangat besar,” katanya.

Sejak 2019, Pemkot Makassar telah menerapkan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik 100 persen. Bahkan, Makassar menempati posisi kedua nasional dalam nilai transaksi sistem tersebut dengan total Rp645 miliar.

“Kami sudah 100 persen menggunakan sistem pengadaan elektronik sejak 2019. Ini bukti komitmen transparansi dan efisiensi kami,” ujarnya.

Munafri menambahkan, Pemkot Makassar kini fokus pada program-program berkelanjutan yang memperkuat daya beli masyarakat, bukan hanya bantuan tunai semata. “Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah dari APBD memberikan manfaat nyata. Tidak hanya bantuan tunai, tapi juga program yang menumbuhkan kemandirian masyarakat,” ucapnya.

Ia menyebut beberapa langkah yang sudah berjalan antara lain perbaikan jalur distribusi air minum, inkubator bisnis UMKM, dan sertifikasi higienitas untuk pelaku UMKM sektor makanan dan minuman. Menurutnya, tujuan akhir dari pengembangan UMKM adalah ekspor, karena menjadi indikator bahwa tata kelola usaha telah berjalan baik.

“Ketika produk kita bisa menembus pasar ekspor, artinya tata kelola sudah matang. Itu target jangka panjang kami,” jelasnya.