Minim Partisipasi di Pilkada, Alarm bagi Masa Depan Demokrasi
Makassar, IDN Times - Pilkada Serentak 2024 telah usai digelar pada 27 November 2024. Pesta demokrasi yang berlangsung di 37 provinsi dan 514 kabupaten/kota ini melibatkan lebih dari 200 juta pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Namun, di balik euforia pemilihan ini, terselip ironi yang memprihatinkan: partisipasi pemilih yang jauh di bawah harapan.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaporkan tingkat partisipasi nasional mencapai 71 persen. Meski terkesan cukup tinggi, angka ini menyembunyikan realitas yang lebih kompleks di berbagai daerah.
Salah satu contohnya adalah Pilkada Jakarta 2024, yang mencatatkan tingkat partisipasi hanya 53,05 persen—angka terendah sepanjang sejarah Pilkada Jakarta. Dari total 8,2 juta pemilih dalam DPT, hanya sekitar 4,3 juta yang hadir di TPS. Sebagai perbandingan, partisipasi pemilih sebelumnya mencapai 65% pada 2007 dan 2012, bahkan menyentuh 70% pada 2017.
Tingkat partisipasi di Pilkada serentak 2024 juga masih lebih rendah dibandingkan Pilkada 2020 lalu. Padahal, ketika itu, Pilkada digelar ketika terjadi pandemi COVID-19. Tingkat partisipasi Pilkada 2020 mencapai 76,09 persen.
Mengapa antusiasme masyarakat untuk memilih menurun? Padahal, Pilkada Serentak sejatinya menjadi momen strategis untuk menentukan arah pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan.
Di balik statistik ini, ada banyak persoalan yang perlu kita gali—mulai dari faktor penyebab hingga evaluasi untuk perbaikan di masa depan. Rendahnya partisipasi pemilih bukan sekadar angka, tetapi gejala yang menuntut perhatian lebih dari kita semua.
1. Angka partisipasi jeblok di berbagai daerah
Data rekapitulasi hasil penghitungan suara pilkada di berbagai daerah menunjukkan rendahnya partisipasi pemilih. Salah satunya di Bandung, Jawa Barat. Data KPU Bandung, hanya 64,78 persen pemilih yang datang ke TPS.
Merujuk data jumlah pemilih yang mencapai 1.887.881, artinya hanya ada sekitar 1.222.969 pemilih saja. Dengan demikian, ketika pasangan Farhan-Erwin yang memenangkan Pilwalkot berdasarkan hitung cepat yang mencapai 44 persen, hanya mendapatkan suara sekitar 538 ribu.
Ketua KPU Kota Bandung Khoirul Anam mengatakan bahwa tren penurunan angka partisipasi ini memang mengkhawatirkan, karena turun sekitar 10 persen dari Pilkada sebelumnya. Meski demikian, KPU Bandung menilai bahwa penurunan ini banyak variabelnya karena terjadi tidak hanya di Kota Bandung.
"Jadi banyak faktor. Kami akan coba melakukan evaluasi apa saja yang jadi penyebabnya. Karena kegiatan sosialisasi dibantu pemerintah daerah dan organisasi masyarakat pun sering dilakukan hingga lebih dari 250 kali," kata Ketua KPU Kota Bandung Khoirul Anam, Rabu (4/12/2024).
Di Kota Tangerang, Banten, Tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 hanya sekitar 58 persen dari total DPT 1.377.828 pemilih. Padahal, pada Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024, partisipasi pemilih mencapai 81 persen.
Komisioner KPU Kota Tangerang, Yudhistira Prasasta, mengakui rendahnya partisipasi pemilih pada pilkada kerap terjadi. Dia berdalih selama ini pihaknya telah melakukan berbagai sosialisasi ke pemilih, mulai dari pemilih muda hingga lansia.
"Ini kan bicara pemilu pilkada itu bukan cuma bicara KPU Kalau di penyelenggara kan ada KPU, ada Bawaslu, ada di DKPP untuk lebih luasnya lagi ada stakeholder. Nanti kami evaluasi bersama," jelasnya
Angka partisipasi pemilih pada Pilkada Makassar lebih rendah, yaitu 58 persen. Total suara sah yang tercatat adalah 583.191, sedangkan jumlah DPT sebanyak 1.037.164. Padahal KPU Makassar sudah mematok target partisipasi tak terlalu tinggi, yaitu 65 persen. Pada Pilkada 2020, target partisipasinya lima persen.
Rendahnya partisipasi pemilih juga ditemui di level provinsi alias Pemilihan Gubernur. KPU Sumatra Barat mencatat sebanyak 42,85 persen pemilih tidak menggunakan hak pilihnya di Pilkada 2024. Dari DPT berjumlah 4.103.048, jumlah masyarakat yang datang ke TPS sebanyak 2.349.069. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua KPU Sumatra Barat, Surya Efitrimen usai menutup sidang paripurna rekapitulasi, Minggu 8/ Desember 2024.
"Untuk partisipasi pemilih yang tercatat sebanyak 57,15 persen dari total jumlah DPT yang ada di Sumatra Barat," katanya.
Dengan angka partisipasi pemilih yang hanya sebanyak 57,15 persen tersebut, KPU Sumbar tidak mencapai target yang hendak diraih sebelumnya. "Untuk target partisipasi pemilih yang kami tetapkan sebanyak 75 persen. Tapi pada Pilkada ini tidak tercapai," kata Surya.
Angka partisipasi di bawah target juga diakui KPU Jawa Barat. Partisipasi pemilih pada Pilkada tahun ini berada di 65,97 persen. Sedangkan target yang dicanangkan di kisaran 76 persen, atau naik dua persen dibandingkan pada penyelenggaraan Pemilu sebelumnya.
"Ya pasti turun, itu makanya pekerjaan kami untuk menaikkan kembali. Tapi pasti di periode mendatang," ujar Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Ahmad Nur Hidayat.
"Memang untuk bicara penurunan ini ataupun partisipasi perlu dikaji lebih ulang begitu ya. Terkait hal-hal karena kami tidak bisa langsung menyampaikan informasi-informasi terkait persentase pemilih ini. Insya Allah ini menjadi evaluasi atau hal-hal yang bisa kami tingkatkan pada prioritas pemilihan," kata dia.
Di Kalimantan Timur, tingkat partisipasi pemilih di angka 69,18%. Namun Ketua Bawaslu Kaltim, Hari Dermanto, menyebut rendahnya partisipasi dalam Pilkada adalah fenomena yang sudah sering terjadi. Pilkada biasanya kurang menarik dibandingkan Pileg atau Pilpres.
“Banyak faktor memengaruhi, seperti calon yang tidak menarik bagi masyarakat, keterbatasan waktu untuk hadir di TPS, atau perpindahan domisili,” jelasnya. Meski begitu, Hari menekankan rendahnya partisipasi tidak serta-merta mencerminkan kualitas demokrasi yang buruk.
“Partisipasi memang penting, tapi bukan satu-satunya ukuran demokrasi. Ada negara dengan partisipasi tinggi, tapi praktik demokrasinya tetap kurang baik,” ujarnya.