Milenial Sulut Maju di Pileg 2024, Ada Anak Pejabat hingga Tokoh Agama

Meski KPU belum menetapkan DCT, para bacaleg milenial ini cukup yakin dengan kapasitas mereka. Alasan yang sama dikemukakan oleh sejumlah bacaleg milenial, yaitu ingin meneruskan perjuangan keluarga.

Andhika Yahya Santiago Baramuli (31) misalnya, cucu Gubernur Sulut pertama, Arnold Achmad Baramuli. “Tentunya saya ingin meneruskan perjuangan keduanya,” ujar anak dari Mantan Anggota DPD RI, Aryanthi Baramuli ini.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bacaleg DPRD Sulut dari Dapil Minsel Mitra, Eldo Wongkar, yang merupakan anak Bupati Minsel, Franky Wongkar. Ia mengaku terinspirasi dari sang ayah.

"Saat ini yang paling penting adalah bisa hadir bersama masyarakat, bisa tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka supaya kita berbuat sesuatu. Nantinya, masyarakat juga yang akan memilih, " jelas Eldo.

Maraknya bacaleg milenial dari keluarga kalangan pejabat maupun tokoh penting merupakan bukti bahwa parpol masih melihat popularitas. Hal ini diungkapkan oleh Dosen Kepemiluan Universitas Sam Ratulangi Manado, Ferry Liando.

Popularitas tersebut juga terbukti dari bacaleg milenial yang menjabat di organisasi kepemudaan, kemasyarakatan, hingga keagamaan di Sulut. Selain itu, jaringan birokrasi yang dimiliki orang tua yang lebih dulu jadi pejabat juga dilihat sebagai sebuah keuntungan.

“Sebagian besar birokrasi memiliki pengaruh di masyarakat, sehingga apapun yang menjadi pilihannya berpotensi akan diikuti oleh masyarakat,” ucap Ferry.

Menurut Ferry, dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tak ada satu pasal pun yang melarang keluarga pejabat menjadi mencalonkan diri. Dengan begitu, parpol lah yang diminta menyeleksi bacaleg milenial yang berkualitas dan memiliki kapasitas dalam melayani masyarakat.

“Jika parpol punya garansi bahwa caleg-caleg anak pejabat itu memang punya kualitas, maka tidak ada yang keliru dalam pencalonan itu,” kata Ferry.

Di sisi lain, membawa nama besar keluarga juga bukan jaminan bacaleg milenial akan terpilih. “Jika tidak yakin dengan kualitasnya, tentu pemilih berhak untuk tidak memilih. Jadi semua tergantung sikap para pemilih, bukan ditentukan oleh pejabat,” tutup Ferry.